Bulog Mau Jadi Badan di Bawah Prabowo, Erick Thohir: Saya Setuju
Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan dirinya setuju apabila Perum Bulog menjadi badan pemerintah, alias tak menjadi BUMN lagi.
Sebelumnya, diungkapkan wacana Bulog menjadi badan pemerintah yang koordinasinya langsung pada Presiden Prabowo Subianto.
Erick mengatakan, dengan cara itu, Bulog bisa mendapatkan kepastian anggaran untuk program operasi pasar untuk stabilisasi harga pangan, terutama beras.
“Dan saya setuju, karena kalau kita bicara program besar Pak Presiden, Pak Prabowo, bicara swasembada pangan, tidak mungkin kalau tidak ada sebuah badan yang bisa operasi pasar,” kata Erick di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (7/11/2024).
1. Bulog butuh dana Rp26 triliun
Erick mengatakan, untuk operasi pasar, Bulog membutuhkan dana Rp26 triliun. Selama ini, Bulog memperoleh pembiayaan dari Himpunan Bank-Bank Negara (Himbara), yang mengenakan bunga pada pinjaman yang diberikan ke Bulog.
Dengan menjadi badan pemerintah, maka Bulog bisa mendapatkan kepastian anggaran tanpa perlu memikirkan soal bunga bank.
“Karena selama ini kan operasi pasar ditopang oleh pinjaman Himbara, hampir Rp30 triliun. Nah kalau pinjam Himbara, ada bunganya. Kalau negara hadir, beda, itu keberpihakan negara untuk rakyat sesuai dengan visi daripada Bapak Prabowo, swasembada pangan secepatnya,” tutur Erick.
2. Buat hindari catatan kerugian negara dari operasi pasar
Operasi pasar sendiri merupakan penugasan pemerintah yang diberikan kepada Bulog. Dalam penugasan itu, Bulog harus menyerap beras dari petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP), kemudian dijual sesuai harga eceran tertinggi (HET) ke pasar.
Untuk menjalankan penugasan itu, Bulog harus menarik dana besar dari Himbara. Sehingga, kerap kali operasi pasar dianggap sebagai kerugian negara.
Oleh sebab itu, dengan menjadi badan, Bulog bisa terhindari dari dugaan kerugian negara usai melaksanakan operasi pasar.
“Supaya jangan operasi pasar, nanti kena lagi, pimpinan Bulog dibilang kerugian negara, kasihan, dia disuruh menolong petani, tapi nanti kerugian negara,” ucap Erick.
3. Operasi pasar bisa terus dijalankan
Sebagai badan pemerintah, maka setiap program Bulog akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Erick mengatakan, jika hasil audit operasi pasar berjalan mulus, maka Bulog bisa lagi mengajukan tambahan operasi pasar saat dibutuhkan.
“Saya pernah paparan di Komisi VI Bulog itu butuh Rp26 triliun, di mana nanti setelah operasi pasar mungkin tergerus Rp5-6 triliun. Tetapi seperti sistem Pertamina, PLN, setelah diaudit BPK, kan sama, kompensasi, di Pertamina, PLN, subsidi kompensasi kan setelah diaudit BPK di top up lagi, betul gak? Nah ini juga sama, supaya di top up lagi,” tutur Erick.
