Melihat Rencana Pemerintah Bangun Tol Puncak, Begini Gambarannya

Dijelaskan Hedy, ada dua skema pengusahaan jalan tol, yaitu dengan jalur solicited dan jalur unsolicited atau biasa juga disebut prakarsa. 

Jalur solicited masuk ke dalam rencana kerja (pipeline) Kementerian PUPR. Di Ditjen Bina Marga ada proses pra feasibility study (FS) yang tahun ini sedang dilakukan, kemudian FS, AMDAL, tanah dan sebagainya. 

"Nanti akan dilihat apabila butuh dukungan pemerintah tentu akan masuk ke dalam antrean dukungan pemerintah," katanya melalui siaran pers, dikutip IDN Times, Senin (20/6/2022). 

Sedangkan jalur yang kedua yaitu jalur prakarsa. Hedy mengatakan itu bisa lebih cepat, dan sebagai salah satu solusi yang harus dieksplorasi. 

"Kalau memang dari model bisnisnya yang teman-teman hitung memungkinkan untuk prakarsa, kita akan tawarkan secara prakarsa kalau ada yang berminat," ujarnya.

Ada dua opsi lain yang ditawarkan Ditjen Bina Marga selain pembangunan tol puncak, yang pertama melakukan pelebaran jalan. Akan tetapi hal tersebut terkendala dengan lahan yang sekarang sudah mahal. Solusi kedua, penataan simpang. Hal tersebut dikarenakan hasil penilaian terdapat empat atau lima titik kemacetan di jalur tersebut.

Kementerian PUPR sebenarnya sudah melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah kemacetan di jalur puncak. 

Hedy mengatakan sejumlah hal yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemacetan jalan raya puncak termasuk pelebaran jalan. Tetapi pertumbuhan kendaraan terus meningkat sehingga tetap terjadi kemacetan di jalur tersebut. 

Komisi V DPR RI telah mengajak Ditjen Bina Marga selaku mitra kerja Komisi V DPR RI untuk berdiskusi terkait solusi dalam mengatasi kemacetan di kawasan puncak.

Turut hadir dalam diskusi dan kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI tersebut, yaitu Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Hubungan Antar Lembaga Asep Arofah Permana, Direktur Jalan Bebas Hambatan Budi Harimawan Semihardjo, Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol Triono Junoasmono.