Mengapa Prancis Pinjam Utang Rp6.883 Triliun di Tengah Krisis?

Mengutip First Post, besarnya pengeluaran untuk jaminan sosial, termasuk pensiun, kesehatan, dan pendidikan, membuat belanja pemerintah Prancis terus melampaui pendapatannya. Institut Statistik Nasional Prancis (Insee) mencatat utang publik mencapai 3,46 triliun euro (sekitar Rp70.055 triliun) pada akhir 2025, setara 115,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), meskipun defisit turun dari 5,8 persen pada 2024 menjadi 5,1 persen pada 2025.

Penerimaan pajak juga tertekan akibat pertumbuhan ekonomi yang melambat. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mencatat ekonomi Prancis tumbuh rata-rata 1,4 persen sejak 2023, sementara proyeksi pertumbuhan pada 2026 telah dipangkas menjadi 0,5 persen.

Menurut estimasi Dana Moneter Internasional (IMF), rasio utang neto Prancis mencapai 110 persen dari PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan Jerman sebesar 49 persen dan Kanada sebesar 10 persen. Sebagai perbandingan, Jepang memiliki rasio utang sebesar 204 persen dari PDB dengan hanya 8 persen di antaranya dipegang investor asing, sedangkan AS menghadapi pagu utang sebesar 41,1 triliun dolar AS (sekitar Rp832 kuadriliun).

Tekanan di pasar obligasi turut terlihat dari imbal hasil surat utang pemerintah Prancis bertenor 10 tahun yang mencapai 4,79 persen pada Jumat (16/10/2026), setelah sempat mendekati 5 persen, level tertinggi sejak 2002. Selisih imbal hasil dengan obligasi Jerman berada di kisaran 1,4 poin, sementara pembayaran bunga utang diperkirakan meningkat hingga 91 miliar euro (sekitar Rp1.842 triliun) pada 2027.

Meski menghadapi tekanan fiskal, peringkat kredit Prancis masih berada di level A+ menurut Fitch dan Standard & Poor’s (S&P), serta Aa3 dengan prospek negatif menurut Moody’s. Posisi tersebut masih berbeda dari krisis utang Yunani pada 2015 dan gejolak imbal hasil obligasi Inggris yang mencapai 5,29 persen pada September, sedangkan kebijakan moneter Prancis tetap berada di bawah Bank Sentral Eropa (ECB) yang mengatur seluruh zona euro, seperti ketika Italia menghadapi tekanan untuk mengubah anggaran pada 2011.

Gelombang demonstrasi di berbagai kota Prancis dipicu oleh kekecewaan masyarakat terhadap kondisi fasilitas dan layanan publik. Mahasiswa dan pelajar memprotes ruang kelas yang terlalu padat, kekurangan tenaga pengajar, bangunan sekolah yang rusak, serta fasilitas yang dinilai belum siap menghadapi cuaca panas, sementara massa lainnya menyuarakan keberatan atas kenaikan biaya hidup dan harga bahan bakar.

Aksi tersebut juga berujung pada bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan yang menimbulkan korban jiwa serta luka-luka. Cable News Network (CNN) melaporkan sekitar 550 ribu orang turun ke jalan pada 17 Oktober 2026, dengan 1.800 orang ditahan, lebih dari 500 polisi terluka, dan satu demonstran meninggal dunia.

Menanggapi bentrokan tersebut, menteri dalam negeri Prancis menyatakan bahwa kebebasan menyampaikan protes merupakan hak mendasar, tetapi tindakan kekerasan yang disengaja tak termasuk di dalamnya.

Pemerintah Prancis berupaya meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran di tengah ketiadaan mayoritas di parlemen. Majelis Nasional telah memulai pembahasan pendapatan sejak 13 Oktober 2026, dengan pemungutan suara untuk bagian pendapatan dijadwalkan pada 20 Oktober 2026 dan pengambilan keputusan atas keseluruhan RUU pada 17 November 2026.

Perdana Menteri Sébastien Lecornu berjanji tetap mengandalkan proses parlemen, kecuali muncul hambatan fatal. Namun, La France Insoumise mengancam mengajukan mosi kecaman apabila pemerintah menggunakan prosedur untuk meloloskan anggaran tanpa pemungutan suara, sementara pemerintah menargetkan defisit turun menjadi 5 persen pada 2027 melalui penghematan 54 miliar euro (sekitar Rp1.093 triliun), setelah memperkirakan defisit 2026 mencapai 5,4 persen.

Ekonom Paul Krugman, dalam esainya pada Oktober, menilai kesulitan Presiden Emmanuel Macron menaikkan usia pensiun dari 62 menjadi 64 tahun menjadi salah satu akar persoalan anggaran Prancis. Tantangan memperoleh dukungan parlemen juga disampaikan Laurent Panifous, menteri hubungan dengan Parlemen, yang menilai pengesahan anggaran melalui pemungutan suara akan sangat sulit.

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump pada 6 Oktober 2026 mengeklaim tanpa bukti bahwa gelombang demonstrasi di Prancis dipicu oleh migrasi massal dan Islam, sekaligus mendesak penutupan perbatasan. Namun, laporan Agence France-Presse (AFP) menyebutkan bahwa gerakan mahasiswa tersebut tak berkaitan dengan tuntutan yang berlandaskan agama maupun identitas.