Mengapa Vietnam Lebih Seksi bagi Investor Asing? 

Data National Statistics Office of Vietnam menunjukkan bahwa ekonomi Vietnam tumbuh 9,95 persen secara tahunan pada kuartal III 2026. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Vietnam mencapai 9,01 persen pada Januari–September 2026. Kinerja tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor industri dan konstruksi, serta sektor jasa.

Pertumbuhan ini menunjukkan momentum ekonomi Vietnam yang kuat. Namun, capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor, termasuk kapasitas industri, orientasi ekspor, dan keterhubungan Vietnam dengan rantai pasok global. Karena itu, pengalaman Vietnam tidak semata-mata menunjukkan pentingnya reformasi regulasi, tetapi juga perlunya membangun basis produksi yang kompetitif.

Vietnam juga mencatatkan arus investasi asing yang kuat. Sepanjang Januari–September 2026, realisasi investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) mencapai US$21,07 miliar, meningkat 12,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Nilai tersebut merupakan realisasi FDI tertinggi untuk periode sembilan bulan dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, total investasi asing yang terdaftar mencapai US$50,36 miliar, meningkat 76,4 persen secara tahunan. Angka ini mencakup investasi baru, tambahan modal pada proyek yang telah berjalan, serta penyertaan modal dan pembelian saham oleh investor asing. Dengan demikian, nilai investasi terdaftar dan realisasi FDI merupakan dua indikator yang berbeda.

Kuatnya minat investor tersebut menunjukkan daya tarik Vietnam sebagai tujuan investasi. Salah satu faktor yang relevan untuk dicermati adalah besarnya investasi yang mengarah ke sektor manufaktur dan pengolahan, yang dapat memperkuat kapasitas produksi serta keterhubungan negara tersebut dengan pasar global.

Salah satu reformasi yang dilakukan Vietnam adalah melalui Undang-Undang Investasi 2025, yang mulai berlaku pada 1 Maret 2026. Undang-undang tersebut memungkinkan investor asing mendirikan badan usaha untuk menjalankan proyek investasi sebelum menyelesaikan prosedur penerbitan atau perubahan Investment Registration Certificate (IRC), dengan tetap memenuhi ketentuan akses pasar yang berlaku bagi investor asing.

Perubahan ini dapat membantu menyederhanakan urutan prosedur dan mempercepat proses masuk ke pasar. Namun, reformasi tersebut bukan berarti seluruh persyaratan perizinan dan pengawasan dihapuskan. Investor tetap harus memenuhi ketentuan akses pasar, perizinan sektoral, dan persyaratan lain yang relevan.

Pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia adalah pentingnya menghilangkan prosedur yang tidak perlu, tumpang tindih, atau menimbulkan ketidakpastian waktu. Penyederhanaan proses berusaha perlu berjalan seiring dengan pengawasan yang efektif dan perlindungan kepentingan publik.

Adhi juga menyoroti praktik ekonomi rente dan pemberian akses terhadap kegiatan ekonomi yang tidak selalu didasarkan pada kompetensi dan produktivitas. Menurutnya, lingkungan usaha yang sehat membutuhkan aturan main yang transparan dan perlakuan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.

Akses terhadap peluang ekonomi, termasuk proyek dan kegiatan usaha yang melibatkan sumber daya publik, harus ditentukan oleh kapasitas, kompetensi, dan kontribusi ekonomi, bukan oleh kedekatan atau akses terhadap pengambil keputusan. Praktik yang menyimpang dari prinsip tersebut berisiko menciptakan persaingan tidak sehat dan mengurangi kepercayaan investor.

Namun di tengah persaingan regional ini, Indonesia tetap mencatatkan realisasi investasi yang besar. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan bahwa realisasi investasi nasional sepanjang Januari–September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, atau 75,4 persen dari target tahunan. Nilai tersebut tumbuh 7,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari jumlah tersebut, penanaman modal asing (PMA) mencapai Rp777,8 triliun, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp761,4 triliun. Pada kuartal III 2026, realisasi investasi mencapai Rp528,7 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp270,2 triliun dan PMDN sebesar Rp258,5 triliun.

Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas investasi di Indonesia tetap berlangsung dan didukung oleh investor domestik maupun asing. Namun, nilai realisasi investasi Indonesia tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan angka realisasi FDI Vietnam karena keduanya menggunakan cakupan dan metode pelaporan yang berbeda.

Bagi Indonesia, tantangannya bukan semata-mata menarik investasi baru, melainkan juga mempertahankan kepercayaan investor, memastikan keberlanjutan ekspansi usaha, dan meningkatkan kualitas investasi agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap produktivitas serta penciptaan lapangan kerja.

Senior Economist Prasasti, Piter Abdullah, menilai Indonesia tetap memiliki keunggulan struktural berupa ukuran pasar domestik yang besar dan potensi konsumsi jangka panjang. Namun, keunggulan tersebut tidak otomatis menarik investasi apabila investor menghadapi perubahan kebijakan yang sulit diprediksi, biaya usaha yang tidak transparan, dan lemahnya kepastian hukum.

“Kita tidak mungkin mengatakan go to hell with your capital, karena kita perlu modal dari luar. Dan modal dari luar membutuhkan regulasi yang konsisten,” ujar Piter.

Menurut Piter, investasi asing dapat melengkapi pembiayaan domestik, memperluas kapasitas produksi, membawa teknologi dan keterampilan, serta menghubungkan industri dalam negeri dengan rantai pasok global. Karena itu, menjaga kepercayaan investor menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi.

Executive Director Prasasti, Nila Marita, menekankan bahwa investasi tidak seharusnya hanya dinilai dari besarnya modal yang masuk. Investasi juga perlu memberikan manfaat bagi perekonomian, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, penguatan industri domestik, dan perluasan kesempatan ekonomi.

Pandangan tersebut juga relevan dalam mengevaluasi insentif investasi, termasuk di sektor hilirisasi nikel. Ekonom Prasasti, Hazna Nurul Faiza, menilai insentif perlu dirancang secara proporsional dengan manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Evaluasi insentif, menurutnya, perlu mempertimbangkan sejauh mana dukungan tersebut mendorong investasi tambahan, penciptaan lapangan kerja, penguatan kapasitas industri nasional, transfer teknologi, serta manfaat bagi masyarakat dan daerah tempat investasi berlangsung.

Dengan demikian, kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada besarnya nilai investasi yang masuk, tetapi juga pada kualitas dan dampak jangka panjangnya bagi perekonomian.

Pada akhirnya, persaingan Indonesia dan Vietnam bukan semata-mata perlombaan menawarkan insentif kepada investor. Persaingan ini juga menyangkut kemampuan masing-masing negara membangun kepercayaan dan menciptakan lingkungan usaha yang kompetitif.

Vietnam menunjukkan bahwa penyederhanaan birokrasi dan kepastian regulasi dapat menjadi modal penting untuk menarik investasi, khususnya di sektor manufaktur yang terintegrasi dengan rantai pasok global. Indonesia memiliki keunggulan berupa pasar domestik yang besar dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, keunggulan tersebut perlu ditopang oleh tata kelola yang konsisten, persaingan usaha yang sehat, dan kepastian hukum.

Sebab, kata Hasna, investor pada dasarnya tidak meminta karpet merah tanpa batas. Mereka membutuhkan aturan yang jelas, perlakuan yang adil, dan kepastian bahwa keputusan bisnis hari ini tidak berubah menjadi ketidakpastian esok hari.

Dalam ekonomi global, modal akan bergerak menuju negara yang menawarkan kombinasi terbaik antara peluang, produktivitas, dan kepastian. Karena itu, pertanyaan yang perlu dijawab Indonesia bukan sekadar berapa banyak investasi yang berhasil masuk, melainkan apa yang membuat investor bersedia terus berekspansi dan menjadikan Indonesia sebagai basis usaha jangka panjang.