Menkeu Sebut Indonesia Rampungkan Pensiun Dini PLTU 660 Megawatt

05 Mei 2024, 15:33 WIB

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Minggu (5/5/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

Intinya sih...

Menkeu Sri Mulyani sedang memfinalisasi paket pensiun dini PLTU berkapasitas 660 megawatt sebagai proyek percontohan transisi energi.
Indonesia mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kebutuhan finansial dalam melakukan transisi energi dari fosil ke energi ramah lingkungan.
Indonesia dan ADB menyepakati percepatan pelaksanaan pensiun dini PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt di Indonesia dalam kerangka ETM.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia sedang memfinalisasi paket pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap batu bara (PLTU) berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan untuk transisi energi.

"Saat ini, kami sedang dalam tahap finalisasi paket pensiun dini untuk pembangkit listrik tenaga batubara berkapasitas 660 megawatt yang akan menjadi proyek percontohan kami," kata Menkeu Sri Mulyani dalam Business Session Dewan Gubernur Asian Development Bank (ADB) di Tbilisi, Georgia, Minggu, dilansir ANTARA.

Sesi tersebut merupakan salah satu dari rangkaian Pertemuan Tahunan Ke-57 ADB yang diselenggarakan pada 2-5 Mei 2024. "Kami berharap proyek ini dapat sukses dan direplikasi di pembangkit listrik tenaga batubara lainnya," tuturnya.

Pertemuan Tahunan ADB Ke-57 mengangkat tema Jembatan Menuju Masa Depan (Bridge to the Future). ADB memilih lokasi Georgia yang merupakan persimpangan antara timur dan barat. Hal itu mencerminkan hubungan antara Asia dan Eropa, yang menyoroti hubungan fisik, keuangan, dan ekonomi saat ini dan di masa depan.

1. Harus cari solusi untuk kompensasi pendapatan dari PLTU

PLTU Cirebon-1. (dok. Cirebon Electric Power atau CEP)

Terkait pensiun dini PLTU, Menkeu Sri Mulyani menuturkan salah satu hal yang perlu diperhatikan dan dicarikan solusinya adalah bahwa ada pendapatan (revenue) yang hilang ketika operasi PLTU dihentikan lebih dini sehingga perlu dicarikan sumber pendanaan (financing) untuk memberikan kompensasi.

"Kalau kita mau retire coal, itu artinya apa, biayanya gimana, siapa yang harus bayar," tuturnya. "Karena implikasinya (pensiun dini PLTU) seperti yang saya bilang revenue-nya akan dipotong, jadi siapa yang harus compensate itu gitu, itu kan menjadi the loss (kerugian) yang harus di-calculate (diperhitungkan)," sambung dia.

Menkeu Sri Mulyani dan Presiden ADB berbicara mengenai langkah konkret ADB dalam memobilisasi pendanaan (funding) dari sumber-sumber dana lain untuk mendukung upaya pensiun dini PLTU.

"Jadi kita sekarang bicara sampai kepada konkret dan komitmen dari ADB untuk bisa mobilizing funding juga dari yang lain," katanya.

2. Kebutuhan finansial untuk transisi energi besar

ilustrasi transisi energi (ppsdmaparatur.esdm.go.id)

Pada kesempatan itu, Menkeu mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kebutuhan finansial dalam melakukan transisi energi dari fosil ke energi ramah lingkungan di Indonesia.

"Mengingat besarnya kebutuhan finansial untuk transisi energi, kami ingin mengundang negara dan pihak lain untuk mendukung kami," ujarnya.

Dia menuturkan transisi ke energi terbarukan menghadirkan tantangan yang berat, karena ketergantungan Indonesia pada batu bara dan sumber daya tak terbarukan lainnya. Meskipun ada kebutuhan untuk beralih ke energi terbarukan, tingginya biaya untuk melakukan transisi tersebut menimbulkan beban keuangan yang signifikan.

Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk mencapai target 66 persen energi terbarukan pada 2050, meskipun diperlukan investasi besar untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia telah membentuk platform Mekanisme Transisi Energi atau Energy Transition Mechanism (ETM) untuk mempercepat kemajuan transisi, dengan ADB memainkan peran penting dalam hal ini.

3. ADB dan PLN sepakati pensiun dini PLTU-1 Cirebon

PLTU Cirebon-1. (dok. Cirebon Electric Power atau CEP)

Sebelumnya, Indonesia dan ADB menyepakati komitmen percepatan pelaksanaan pensiun dini (early retirement) pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia, yang dijalankan dalam kerangka ETM.

ADB sebagai lembaga keuangan internasional yang memberikan pinjaman, jaminan, investasi modal, hibah dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang di Asia dan Pasifik, telah menandatangani perjanjian kerangka kerja tidak mengikat untuk mendukung penghentian operasional PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt, yang seharusnya berakhir pada Juli 2042 dipercepat menjadi Desember 2035.

Kesepakatan itu ditandatangani oleh ADB, PT PLN dan PT Cirebon Electric Power (CEP) serta lembaga pengelola investasi Indonesia (INA) di sela-sela COP28 Dubai, Uni Emirat Arab pada awal Desember 2023.

4. Indonesia menjadi salah satu donor ADF

Presiden Jokowi melakukan pertemuan hubungan bilateral dengan Presiden ADB Masatsugu Asakawa di Hotel Sokha (dok. Sekretariat Presiden)

Indonesia menjadi salah satu negara donor yang memberikan kontribusi pada penambahan Dana Pembangunan Asia atau Asian Development Fund (ADF) 14. Dalam pertemuan tahunan itu, ADB, Indonesia dan para donor lainnya menyetujui penambahan dana sebesar 5 miliar dolar AS untuk ADF 14 dan Technical Assistance Special Fund (TASF) 8 milik ADB.

ADF 14 memprioritaskan bantuan khusus kepada negara-negara berkembang kepulauan kecil yang sangat rentan terutama terhadap perubahan iklim, dan kepada negara-negara yang berada dalam situasi rentan dan terkena dampak konflik.

Pembukaan pertemuan tahunan ADB itu juga dihadiri antara lain oleh Perdana Menteri Georgia Irakli Garibashvili dan Menteri Keuangan Georgia Lasha Khutsishvili.

Melalui pertemuan itu, ADB mengajak negara-negara anggota di kawasan Asia dan Pasifik dan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan upaya mengatasi krisis iklim, menuntaskan kemiskinan dan mendukung pembangunan sosio-ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertemuan tersebut mendorong pembangunan inklusif dan hijau di kawasan Asia dan Pasifik.