Menko Perekonomian Targetkan Penyaluran KUR Perumahan QI Capai Rp28 T

Airlangga meminta perbankan, terutama bank-bank himbara, menyiapkan strategi agar proses penyaluran program tersebut dapat berjalan optimal.

"Jadi kami minta kepada Danantara dan juga kepada KP BUMN, itu untuk mendorong sistem perbankan untuk bisa menyalurkan kredit untuk sektor perumahan karena ini program baru, maka tentu perlu ada rapat yang ditindaklanjuti," tegas diam

Airlangga menjelaskan, komposisi KUR tahun depan tetap dibagi dalam tiga kategori utama, yakni KUR di bawah Rp10 juta, KUR Super Mikro, serta KUR tanpa agunan di bawah Rp100 juta. Selain itu, ada KUR kecil dengan plafon Rp100 juta hingga Rp500 juta.

Airlangga menegaskan KUR untuk kredit program perumahan (KPP) termasuk salah satu fokus yang akan digenjot. Program ini baru berjalan dua bulan dan membutuhkan persiapan perbankan yang lebih matang. Oleh karena itu, ia meminta Danantara serta Kementerian BUMN untuk memastikan kesiapan sistem perbankan dalam menyalurkan kredit tersebut.

Secara umum pemerintah mengalokasikan anggaran Rp300 triliun dengan bunga flat atau tetap sebesar 6 persen. Anggaran tersebut akan ditempatkan sebagai tambahan (on top) dari pagu utama, sehingga ruang penyaluran kredit bagi sektor perumahan menjadi lebih besar.

Dengan sederet persiapan tersebut, Airlangga optimistis penyaluran KUR, terutama untuk sektor perumahan, dapat dipercepat dan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara menyampaikan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan telah mencapai Rp492,12 miliar per 15 November 2025. Program yang baru berjalan sejak 21 Oktober ini dinilai mendapatkan respons positif dari masyarakat dan lembaga penyalur.

"KUR perumahan itu betul-betul bisa berjalan dan kami juga terima kasih karena sudah cukup banyak yang diproses dan sudah cair," ujar Ara seusai rapat koordinasi komite kebijakan KUR di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (17/11/2025).

Ia menjelaskan tingginya partisipasi perbankan, termasuk bank swasta, menunjukkan kebijakan ini disambut baik. Selain pembangunan rumah subsidi, pemerintah juga terus menggenjot akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dengan pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta persetujuan bangunan gedung (PBG).

Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP, Sri Haryati menyampaikan, Bank Nobu menjadi penyalur terbesar KUR Perumahan. Dari total penyaluran, Bank Nobu mencatat Rp 280 miliar, diikuti BNI Rp91,9 miliar, dan BTN Rp7ll13,1 miliar. Ia juga menjelaskan, BCA memiliki skema pembiayaan perumahan sendiri di luar program KUR Perumahan, namun tetap dianggap sebagai dukungan positif dari sektor perbankan.