Menteri Basuki Ajukan Rp46 Triliun ke Sri Mulyani untuk Ibu Kota Baru

25 Jan 2022, 16:29 WIB

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Jakarta, IDN Times - Menteri Pekerjaaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono telah mengusulkan anggaran untuk membiayai pembangunan salah satu kawasan yang ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Saat ini kami sedang menyusun dan sudah diusulkan ke menteri keuangan sebesar kira-kira 2022-2024 untuk KIPP, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, yaitu untuk kantor presiden, wapres, DPR, MPR, jalan, air baku, air minum, dan listrik itu sekitar Rp46 triliun-an," tutur Basuki saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (25/1/2022).

1. Tidak ada anggaran PUPR untuk IKN dalam APBN 2022

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Adapun usulan anggaran tersebut disampaikan Basuki lantaran tidak ada anggaran tahun ini di kementeriannya yang dialokasikan untuk IKN Nusantara.

"Untuk IKN sampai saat ini tidak ada anggaran di PU untuk IKN karena memang di dalam surat menteri keuangan dan Bappenas pada saat alokasi anggaran, ada asterixnya, ada bintangnya, alokasi (anggaran) 2022 di luar IKN dan bencana alam," kata Basuki.

2. Anggaran untuk KIPP tidak mengambil dari PEN

Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)

Berkaitan dengan itu, Basuki menyatakan belum tahu apakah nantinya anggaran untuk KIPP yang diusulkan olehnya berasal dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Namun, secara tersurat dia tidak menginginkan adanya pengalihan atau refocusing dana PEN untuk IKN.

"Kami sebagi user apakah itu nanti PEN saya nggak ngerti itu, Insya Allah nggak dibebanin lagi karena itu di luar DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). Kalaupun nanti refocusing dari DIPA, saya akan jaga betul untuk yang kerakyatan, karena nggak mungkin 46 (triliun) ini dibebankan pada DIPA kita semua," ucap Basuki.

3. Dana PEN hanya digunakan untuk kesehatan, perlindungan masyarakat, hingga penguatan ekonomi

Default Image IDN

Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan anggaran untuk pembangunan IKN Nusantara tidak menggunakan dana PEN.

Airlangga yang juga merupakan Ketua Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menjelaskan bahwa dana PEN yang telah diputuskan adalah Rp451,64 triliun. Dana itu, kata Airlangga, digunakan untuk kesehatan perlindungan masyarakat dan penguatan ekonomi.

“Bidang kesehatan Rp125,97 triliun, perlindungan masyarakat Rp150,8 triliun dan penguatan ekonomi sebesar Rp174,87 triliun. Dari 3 bidang tersebut, tentunya ekonomi yang terkait dengan infrastruktur, ketahanan pangan, ICT, UMKM, investasi pemerintah, dan perpajakan,” ujar Airlangga.