DPR Dorong PT Pos Berinovasi dalam Logistik Pemilu 2024
Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun, mendorong PT Pos Indonesia (Persero) berinovasi dalam menjalankan rantai bisnis. Rudi mengatakan, PT Pos Indonesia seharusnya bisa bersaing dengan perusahaan swasta dalam bidangnya.
"Karena swasta, seperti Lion Parcel, Tiki, dan JNE, sudah lebih dulu melakukan berbagai transformasi bisnis, seperti Lion yang memiliki pesawat sendiri. Swasta ini bisa kirim satu hari sampai tujuan. Karena mereka memiliki kantor-kantor agen dan sub-agen hingga ke daerah" ujar Rudi dalam rapat dengar pendapat bersama Dirut PT Pos Indonesia di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7/2023).
Baca Juga: Perluas Pos Bloc, PT Pos Indonesia Gelontorkan Rp5 Miliar
1. PT Pos diharapkan tak hanya mengerjakan bisnis dari tugas negara
Anggota Komisi VI DPR Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)Dalam rapat tersebut, PT Pos Indonesia menyampaikan akan menjadi perusahaan distribusi logistik Pemilu 2024. Rudi mengatakan, seharusnya PT Pos Indonesia bisa menjalankan bisnisnya lebih dari itu, bukan hanya mengerjakan tugas negara.
Apabila inovasi bisnis dilakukan, PT Pos Indonesia bisa menjadi BUMN yang bisa meraih laba dengan baik, dan memberikan pemasukan positif baik negara.
"Misalnya saja, paket pekerjaan distribusi logistik Pemilu 2024. Ini semacam pekerjaan subsidi saja, bukan murni bisnis. Nah, kalau kegiatan selesai Pemilu 2024, lalu sektor bisnis apa yang mau dikerjakan lagi," kata Rudi.
Baca Juga: Perluas Pos Bloc, PT Pos Indonesia Gelontorkan Rp5 Miliar
2. PT Pos Indonesia gunakan aplikasi SILOG distribusikan logistik KPU
Editor’s picks
Kantor PT Pos Indonesia di Balikpapan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM). (Dok. PT Pos Indonesia)Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI menyampaikan pihaknya akan mengintegrasikan dashboard monitoring rencana jadwal distribusi logistik Pemilu atau surat suara dengan aplikasi Sistem Informasi Logistik (SILOG) Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu untuk menjaga kelancaran dan ketepatan distribusi.
"Kami sudah integrasi dengan SILOG KPU dan sudah menyiapkan dashboard real time yang hari ini sedang diuji coba agar nanti barang itu, dikirim menggunakan apa, sampai di mana itu, semua transparan bisa kelihatan," kata Faizal dilansir ANTARA.
PT Pos Indonesia juga sudah memberikan daftar Service Level Agreement (SLA) kepada Badan Pengawas Pemilu. SLA itu salah satunya berisi berisi tenggat waktu pengiriman logistik pemilu dari gudang pusat ke gudang KPU/KPUD hingga tempat pemungutan suara (TPS).
"First mile ada, mild mile, dan last mile, sudah ada. Bahkan untuk last mile kami sudah siapkan bantuan untuk gudang-gudang. Jadi tidak hanya transportasi, gudang, terminal itu semua adalah bagian dari logistik multimoda," ujar Faizal.
3. PT Pos sudah siapkan 10 ribu armada
Direktur Utama PT Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi. (dok. YouTube Komisi VI DPR RI)Faizal mengatakan, PT Pos Indonesia menyiapkan 10 ribu armada dalam mendistribusikan logistik Pemilu 2024. Armada itu berupa motor, blindvan, truk engkel hingga truk wingbox.
Menurutnya, PT Pos Indonesia memiliki lebih dari satu juta rute domestik dan 200 negara tujuan di dunia yang siap menjadi aliran distribusi logistik. Selain itu, PT Pos Indonesia juga bekerja sama dengan BUMN lain di bidang transportasi darat, udara dan laut.
Baca Juga: Pos Indonesia Gaet Ekspedisi Swasta buat Kirim Surat Suara Pemilu 2024
Berita Terkini Lainnya
