Jokowi Wanti-wanti Dana APBN-APBD Tak Digunakan Belanja Produk Impor
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri (Youtube.com/Sekretariat Presiden)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo hadir dalam acara pembukaan 'Business Matching Produk Dalam Negeri' di Istora Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Jokowi meminta dana APBN dan APBD tak dibelanjakan untuk produk impor.
"Saya sudah mengingatkan kita semuanya berkali-kali, APBN itu uangnya penerimaan APBN, pendapatan di APBN itu didapatkan dari pajak, dari rakyat; dividen yang dimiliki BUMN, royalti dari tambang-tambang yang ada, penerimaan bukan pajak yang juga kita dapatkan. Dikumpulkan dengan sangat sulit, tidak mudah sehingga terkumpul pendapatan negara itu. Kemudian kita belikan produk impor, kita belikan produk buatan luar negeri. Bener? Bener? Bener?" ujar Jokowi dalam pidatonya yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (15/3/2023).
"Inilah yang selalu saya ingatkan. Saya awal-awal kaget, saya buka, banyak sekali pembelian produk-produk impor, padahal sumbernya pembelian itu uang APBN," sambungnya.
Jokowi mengatakan, Amerika Serikat pada 2023 berkampanye untuk membeli produk dalam negeri. Namun, Indonesia susah menerapkannya sejak tahun 2022.
" Amerika mengumumkan prioritas pembelian produk dalam negeri pada belanja belanja pemerintah. Kita sudah (sejak) 2022," ucap dia.
Baca Juga: Polemik Impor KRL, Luhut: Masa Sekarang Impor Barang Bekas Lagi
1. Jokowi senang kini ada 3,4 juta produk dalam negeri masuk e-katalog
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Dalam kesempatan itu, Jokowi mengaku senang ada 3,4 juta produk dalam negeri yang masuk e-katalog sebagai tempat belanja pemerintah pusat dan daerah.
Jokowi kemudian mengapresiasi kinerja Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Hendrar Prihadi (Hendi), yang baru setahun menjabat tetapi sudah bisa membuat capaian baik.
"Dari 50 ribu melompat ke 3,4 juta dalam waktu yang sangat singkat, setahun hanya lebih sedikit," kata dia.
Jokowi meminta kepada jajarannya untuk membeli produk yang ada di e-katalog.
"Saya hanya titip, kalau sudah masuk produk-produk kita di e-katalog, jangan dibiarkan hanya masuk saja, tapi dibeli," ujar Jokowi.
Editor’s picks
Baca Juga: Minta Produk Impor Dikurangi, Jokowi: Harus Ada Terobosan!
2. Jokowi singgung aspal impor
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian menyinggung pengadaan aspal impor. Padahal, kata Jokowi, Indonesia memiliki Buton sebagai daerah penghasil aspal.
"Dulu kita ingat, yang namanya aspal saja 80 persen kita impor coba. Kita punya Buton, saya datang ke Buton, saya perintahkan langsung ke Pak Menteri PUPR, 'Pak, ini gak bisa seperti ini, kita bikin jalan deposit aspal, kita di Buton gede banget, malah kita impor'," ucap dia.
Jokowi mengatakan, pemerintah kini tak lagi mengimpor aspal dan memilih menggunakan dari Buton.
Baca Juga: Silicon Valley Bank Bangkrut, Jokowi Ingatkan soal Krisis Global
3. Jokowi bicara sanksi
Presiden Jokowi menghadiri pembukaan Business Matching Produk Dalam Negeri (Youtube.com/Sekretariat Presiden)Lebih lanjut, Jokowi mengingatkan apabila ada yang masih mengimpor barang padahal produknya ada di Indonesia, maka bisa terkena sanksi.
Namun, Jokowi juga menyebut, bila kementerian/lembaga, pemerintah daerah memiliki capaian baik dalam membeli produk impor, maka akan berpengaruh pada tunjangan kinerja (tukin).
"Jadi, saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal dan kalau tukinnya tadi, mestinya harus ada sanksinya juga. Pokoknya kalau masih beli, baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang ABPN, APBD, BUMN, sudah sanksinya tolong dirumuskan Pak Menko, biar semuanya kita bekerja dengan reward dan punishment," imbuhnya.
Baca Juga: Pemerintah-Banggar Sepakati RUU APBN 2023, Defisit APBN 2,8 Persen
Berita Terkini Lainnya
