Myanmar Yakin Tarif Impor AS 40 Persen Bisa Turun lewat Negosiasi

Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan tarif impor sebesar 40 persen terhadap produk Myanmar, menjadikan Myanmar dan Laos sebagai negara yang terkena beban tarif tertinggi kedua di dunia setelah Suriah sebesar 41 persen. Langkah ini merupakan bagian dari revisi kebijakan tarif global yang dikeluarkan Trump untuk menekan neraca perdagangan Amerika dengan negara-negara mitra, meskipun nilai perdagangan bilateral AS-Myanmar relatif kecil jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya.

Menurut data pemerintah Myanmar, nilai perdagangan kedua negara tercatat sebesar 588,3 juta dolar AS (Rp9,7 triliun) pada tahun fiskal yang berakhir Maret 2025, turun dari 701,9 juta dolar AS (Rp11,5 triliun) pada periode tahun sebelumnya.

Kebijakan tarif baru ini juga menyertakan ancaman tambahan dari Presiden Trump bahwa tarif bisa meningkat lebih tinggi jika negara mitra melakukan retaliasi atau menaikkan bea masuk barang-barang Amerika.

Myanmar secara resmi menerima surat dari Presiden Trump yang mengumumkan tarif baru tersebut. Menanggapi komunikasi itu, pihak pemerintah militer Myanmar yang diwakili Zaw Min Tun menyatakan bahwa Myanmar akan menanggapi secara positif dan melanjutkan negosiasi dengan AS untuk mencari solusi bersama yang saling menguntungkan.

Dalam surat balasan, Kepala Junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, bahkan mengajukan usulan penurunan tarif menjadi 10-20 persen, dengan tawaran pengurangan tarif impor Myanmar atas produk AS menjadi 0-10 persen.

“Kami terbuka untuk mengirim tim negosiasi ke AS secepat mungkin agar tercapai kesepakatan yang adil bagi kedua pihak.” ungkap Min Aung Hlaing, dilansir CNN.

Tarif baru yang berlaku mulai Jum'at (1/8/2025) dikhawatirkan menambah tekanan ekonomi di Myanmar, mengingat negara tersebut sedang menghadapi resesi ekonomi parah sekaligus konflik sipil yang sudah berlangsung lebih dari empat tahun sejak kudeta militer 2021.

Dalam pernyataan pada Sabtu (2/8/2025), Zaw Min Tun mengatakan bahwa Myanmar memprioritaskan hasil negosiasi agar ekonomi dan perdagangan domestik tetap terjaga di tengah situasi sulit. Banyak negara Barat, termasuk AS, sejak 2021 telah memberlakukan sanksi dan membatasi kontak diplomatik dengan pemerintah junta Myanmar, mempertegas tekanan di sektor perdagangan internasional.

Di sisi lain, Jenderal Min Aung Hlaing dalam kesempatan korespondensi pada Sabtu (12/7/2025) juga mendesak agar AS mempertimbangkan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Myanmar demi kepentingan rakyat kedua negara.

Pemangku kepentingan di sektor industri Myanmar turut menyuarakan kekhawatiran atas kemungkinan dampak kebijakan tarif terhadap sektor manufaktur dan ketenagakerjaan, khususnya industri garmen yang menjadi ekspor utama Myanmar ke pasar AS.