Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
ilustrasi mengelola anggaran (freepik.com)
ilustrasi mengelola anggaran (freepik.com)

Jakarta, IDN Times - Setiap negara memiliki sistem ekonomi yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbedaan budaya, demografis, dan sistem yang berada di dalam negara tersebut.

Salah satu sistem ekonomi yang di mana pemerintah memegang kekuasaan terbesar dinamakan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando telah digunakan oleh beberapa negara dalam menjalankan perekonomiannya.

Lalu, negara mana saja yang menerapkan sistem ekonomi komando?

1. Apa itu sistem ekonomi komando?

ilustrasi ekonomi negara (Freepik.com/chhayalex9999)

Sebelum mengetahui negara mana saja yang menganut sistem ekonomi komando, mari kita cermati terlebih dahulu definisinya. Dilansir dari situs MPM inssurance.com, sistem ekonomi komando ialah sistem pada sektor perekonomian di mana pemerintah memegang kuasa penuh di dalam pelaksanaannya.

Di dalam penerapannya, pihak pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya.

Jadi bisa dikatakan dengan sistem ini, seluruh sumber daya ekonomi milik negara dikuasai oleh pemerintah sehingga masyarakat hampir tak memperoleh hak kepemilikan.

2. Korea Utara

Kim Il Sung Square, Pyongyang, Korea Utara. (pixabay.com/gfs_mizuta)

Korea utara sudah menggunakan sistem ekonomi komando sejak diduduki oleh Uni Soviet di tahun 1945. Namun semenjak Uni Soviet runtuh, keadaan perekonomian Korea Utara juga menjadi jatuh drastis. Keadaan tersebut menyebabkan bencana kelaparan hebat yang telah menewaskan penduduk sebanyak 1,5 juta jiwa di tahun 1990an.

Tak lama setelah itu, sistem ekonomi Korea Utara telah kembali pulih dan telah dikuasai kembali oleh pihak pemerintah.

Saat itu, hampir seluruh aktivitas pengoperasian Korea Utara dikelola oleh perusahaan pemerintah, di mana para pekerjanya merupakan penduduk Korea Utara sendiri yakni sebagai pegawai negeri.

Hal itu membuat penduduk menjadi bergantung kepada pemerintah. Khususnya mengenai permasalahan makan dan minum, rumah, pekerjaan, hingga kesehatan.

Pengalokasian keuangan Korea Utara saat itu malah disalurkan untuk anggaran pembuatan bom hidrogen dan teknologi nuklir.

Oleh sebab itu, pada saat itu banyak negara-negara yang memutus atau melarang perniagaan dengan Korea Utara. Sehingga membuat Korea Utara kesulitan untuk melakukan perdagangan antarnegara.

3. Kuba

Ilustrasi bendera Kuba. (pexels.com/Matthias Oben)

Bentuk sistem ekonomi komando di Kuba hampir sama seperti sistem yang ada di Korea Utara. Kuba menggunakan sistem ekonomi komando di saat tentara sekutu Spanyol menguasai daerahnya. Saat itu, Kuba tidak menjadi sejahtera, malah terjadi bencana krisis pangan yang ekstrim bersamaan dengan Uni Soviet runtuh.

Bencana krisis pangan menjadi semakin parah karena Kuba bergantung terhadap pangan, perdagangan, dan pasokan minyak kepada Uni soviet. Lalu, pemerintah turun tangan mengatasi bencana tersebut dengan cara menciptakan lahan yang bisa dikelola bersama.

Perekonomian Kuba menjadi terpusat sehingga kegiatan ekonomi pangan menjadi lebih terstruktur. Hasil panen pangan meningkat secara perlahan sehingga kondisi pangan menjadi pulih hingga tingkap cukup. Kini Kuba mempunyai sistem pangan yang paling bersejarah.

Banyak pihak yang telah mendukung perubahan ini, khususnya para petani. Para petani mengambil peran penting dalam perubahan sistem pertanian menjadi pertanian organik.

Selain itu rumah terbuka mulai diterapkan oleh penduduk Kuba, di mana di setiap rumah memiliki lahan tempat menanam bahan pangan yang diperlukan.

4. China

ilustrasi Tembok Besar China (pixabay.com/users/f8_f16-658741)

China juga menerapkan sistem ekonomi komando ini namun dengan nama yang berbeda, yakni sistem sosialis. China menganut sistem sosialis sebagai dasar ekonominya dan saat itu China menganut paham komunis dan telah membentuk partai komunis.

Pada tahun 1978, China di bawah paham politik partai komunis, mereformasi bidang ekonomi terpusat menjadi semakin kapitalis.

Munculnya kebijakan baru bernama Sosialisme Pasar yang menerapkan status kaya merupakan bagian dari kaum sosialis, sementara status miskin bukan bagian dari kaum sosialis berhasil menjadikan sektor ekonomi China  sangat berkembang hingga pada saat ini.

Selang berkembangnya perekonomian negara China, kini mereka telah bekerja sama dengan pihak swasta dalam memajukan sektor ekonomi negara dengan mengizinkan mereka bekerja mencapai kebutuhan dan keuntungan yang ingin dicapai.

Hal tersebut diperbolehkan namun harus menaati ketentuan dari pemerintah dan tidak boleh  mengganggu kepentingan umum. Akan tetapi pemerintah tetap menguasai sektor perekonomian China di bidang perbankan, perdagangan, kebijakan fiskal, hingga pengurusan devisa.

Editorial Team