NPWP Perempuan setelah Menikah Wajib Gabung Suami? Ini Penjelasannya

Kartu NPWP (pajak.go.id)

Masih banyak perempuan yang beranggapan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan langsung nonaktif begitu status pernikahan tercatat secara hukum. Anggapan ini sering muncul karena kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan keluarga yang berlaku di Indonesia. Padahal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak pernah menetapkan bahwa pernikahan secara otomatis mengubah status NPWP seorang wajib pajak perempuan.

Faktanya, NPWP perempuan tetap aktif setelah menikah karena didasarkan pada ketentuan berikut:

Dengan demikian, meskipun telah menikah, istri tetap tercatat sebagai wajib pajak orang pribadi di sistem perpajakan. Kesalahpahaman mengenai status NPWP ini berpotensi menimbulkan masalah administrasi, terutama jika istri tidak melaporkan SPT karena mengira NPWP-nya sudah tidak aktif. Oleh karena itu, memahami aturan ini sejak awal menjadi langkah penting untuk menghindari risiko sanksi di kemudian hari.

ilustrasi pajak (freepik.com/photoroyalty)

Setelah menikah, perempuan tidak serta-merta kehilangan haknya untuk menentukan bagaimana kewajiban perpajakan dijalankan. Justru, sistem perpajakan di Indonesia memberikan ruang bagi istri untuk memilih skema yang paling sesuai dengan kondisi ekonomi dan kesepakatan dalam keluarga. Pilihan ini menjadi bagian dari hak wajib pajak yang dilindungi oleh regulasi.

Secara umum, terdapat dua pilihan status perpajakan bagi istri setelah menikah, yaitu:

Masing-masing pilihan memiliki implikasi administrasi dan pelaporan pajak yang berbeda. Oleh sebab itu, istri perlu mempertimbangkan kondisi penghasilan serta kebutuhan administrasi keluarga sebelum menentukan status perpajakan. Yang terpenting, pilihan tersebut merupakan hak istri dan tidak dapat dipaksakan oleh pihak mana pun.

Kartu NPWP (pajak.go.id)

Penonaktifan NPWP istri tidak terjadi secara otomatis meskipun status pernikahan telah tercatat secara sah. Proses ini hanya dapat dilakukan apabila istri secara sadar memilih untuk menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami. DJP mensyaratkan adanya pengajuan resmi sebagai bentuk persetujuan atas perubahan status tersebut.

Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi sebelum NPWP istri dapat dinonaktifkan antara lain:

Jika seluruh persyaratan tersebut telah dipenuhi, DJP akan memproses perubahan status NPWP istri menjadi nonaktif. Selama proses belum diajukan, NPWP tetap dianggap aktif dan memiliki kewajiban administrasi. Oleh karena itu, kelengkapan data dan ketepatan prosedur menjadi faktor penting dalam proses ini.

ilustrasi pajak (pexels.com/Nataliya Vaitkevich)

Apabila istri memilih status Hidup Berpisah atau Memilih Terpisah dalam perpajakan, maka NPWP akan tetap aktif meskipun sudah menikah. Dalam kondisi ini, kewajiban pajak istri tidak digabungkan dengan suami dan tetap dijalankan secara mandiri. DJP memperlakukan istri sebagai wajib pajak orang pribadi yang berdiri sendiri.

Pilihan perpajakan terpisah umumnya diambil oleh perempuan yang memiliki penghasilan sendiri dan ingin mengelola kewajiban pajaknya secara independen. Konsekuensinya, istri tetap wajib menyampaikan SPT Tahunan atas nama pribadi setiap tahun. Selama NPWP aktif, kewajiban pelaporan pajak tetap harus dipenuhi sesuai ketentuan.

Coretax djp (pajak.go.id)

Bagi istri yang memilih menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami, DJP telah menyediakan mekanisme penonaktifan NPWP secara daring melalui sistem Coretax. Layanan ini dirancang untuk memudahkan wajib pajak dalam mengurus administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Seluruh proses dapat dilakukan secara online selama data pendukung telah lengkap.

Adapun tahapan pengajuan penonaktifan NPWP istri secara online meliputi:

Setelah permohonan dikirim, wajib pajak hanya perlu menunggu proses verifikasi dari DJP. Penting untuk memastikan seluruh data yang diinput sudah benar agar tidak menghambat proses persetujuan. Dengan mengikuti prosedur ini secara tepat, penonaktifan NPWP dapat berjalan lebih lancar.

Status NPWP perempuan setelah menikah tidak berubah secara otomatis, melainkan bergantung pada pilihan masing-masing istri. DJP memberikan fleksibilitas agar perempuan tetap memiliki kendali atas kewajiban perpajakannya sesuai kondisi keluarga. Dengan memahami aturan ini sejak awal, wajib pajak diharapkan dapat menghindari kesalahan administrasi dan menjalankan kewajiban pajak dengan lebih tertib.