Jakarta, IDN Times - Otoritas Jasa Keuangan mengimbau pengusaha atau nasabah yang memiliki cashflow stabil untuk tidak memanfaatkan relaksasi kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, relaksasi kredit merupakan langkah preventif untuk menekan dampak pelemahan ekonomi imbas COVID-19.
"Kami imbau debitur kalau masih punya ruang nyicil karena tabungannya banyak, bisa tetap dibayar angsurannya," ujar Wimboh dalam video conference, Minggu (5/4).
Wimboh menambahkan, relaksasi kredit diperuntukkan bagi debitur yang terdampak COVID-19, baik secara langsung maupun tak langsung. Di antaranya para pelaku UMKM, KUR, nelayan, pengemudi ojek online, dan pekerja sektor informal lainnya.
"Mereka bisa dikategorikan untuk mendapatkan insentif, seperti penundaan pembayaran kredit per bunga, atau bunga saja, bahkan diberi (kelonggaran) pembayaran. Ini adalah debitur-debitur dengan nilai pinjaman sampai Rp10 miliar. Kalau di atas Rp10 miliar silakan saja direstrukturisasi dalam kategori lancar," ujar Wimboh.
Selain itu, kata Wimboh, OJK juga meminta agar para debitur terdampak COVID-19 diprioritaskan dan direstrukturisasi paling lama satu tahun. Apabila debitur masuk kategori terdampak COVID-19 namun masih memiliki tabungan untuk menjaga cash flow, diimbau tetap membayar kredit.
"Untuk sektor informal, silakan. Gak perlu ke bank atau leasing, cukup melalui online semua disediakan mekanismenya. Kalau datang ramai-ramai nanti menimbulkan masalah baru," kata Wimboh.
Wimboh mengatakan, pemerintah terus berupaya menekan dampak COVID-19 di berbagai sektor perekonomian. Kemenkeu dengan berbagai insentif perpajakan, Bank Indonesia menurunkan GWM agar likuiditas terjaga, dan OJK dengan relaksasi kredit.
"Di sektor riil sudah kelihatan kalau kemampuan berusahanya mulai menurun, ruang gerak menurun. Terutama sektor pariwisata, transportasi, restoran, dan ditransmisikan di semua sektor. Sektor manufaktur produksi berkurang, bahkan beberapa sudah stop dan merumahkan pegawainya," katanya.