Ombudsman Mau Audit BPDPKS Tahun Depan, Ada Apa?

Meski mengelola dana pungutan ekspor kelapa sawit yang cukup besar, Ombudsman menilai program yang dilakukan BPDPKS tak mewakili seluruh pihak dalam industri kelapa sawit.

"Tetapi di situ yang bisa membuat keputusan tidak mewakili seluruh stakeholder persawitan," ujar Yeka.

Selain itu, Ombudsman merasa perlu mendalami penyaluran dana dari BPDPKS kepada perusahaan sawit yang memproduksi biodiesel. Adapun dana dikucurkan sebagai insentif kepada mereka yang sudah melaksanakan program biodiesel.

"Ada 169 pelaku eksportir. Berarti itu nyetor uang, bayar levy (pungutan ekspor CPO). Tapi yang menikmati 10 perusahaan biodiesel. Aneh gak? Keanehannya apa? Ya bisa saja benar. Tapi yang paling penting harus dilihat, kan ada aspek bahwa penggunaan dana publik harus berkeadilan juga," tutur Yeka.

Secara keseluruhan, Ombudsman menginginkan BPDPKS bisa menjadi instansi yang membangun industri kelapa sawit Tanah Air, mulai dari perencanaan, hingga strateginya. Ombudsman menginginkan BPDPKS berperan seperti Malaysian Palm Oil Board (MPOB).

"Mestinya BPDPKS itu adalah, di Malaysia kan ada semacam board. Mestinya kan BPDPKS itu, fungsinya dia membangun bagaimana industri sawit ke depan. Dari mulai perencanaan, strategi. Kita sawit di sini, tapi perpustakaan sawit skala internasional saja tidak ada. Padahal kita (produsen) sawit terbesar," ujar Yeka.