Panel RI di WEF Soroti Pembiayaan Berkelanjutan bagi Emerging Market
- Tantangan terbesar di emerging market adalah kemampuan menjalankan pembiayaan berkelanjutan di lapangan, terutama untuk UMKM.
- Kebutuhan investasi termasuk untuk energi membesar, dengan global capital pool masih menyalurkan kurang dari 10% ke emerging market.
- Perlunya "institusionalisasi" arus modal berkelanjutan agar pembiayaan tidak berhenti sebagai proyek percontohan.
Jakarta, IDN Times - Di tengah World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos-Klosters, Swiss, Selasa (20/01/2026) Indonesia Pavilion menggelar panel “Capital for Sustainability: Unlocking Sustainable Finance and Growth in Emerging Markets”.
Dipandu jurnalis sekaligus Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, diskusi mempertemukan perspektif dua bank besar nasional, yaitu Direktur Utama BRI Hery Gunardi dan CFO Bank Mandiri Novita Widya Anggraini serta Kathryn Koch, President and Chief Executive Officer TCW.
Moderator membuka percakapan dengan menekankan dua hal, yakni kebutuhan transisi yang adil menuju ekonomi rendah karbon, serta potensi emerging market termasuk Indonesia, yang membutuhkan pembiayaan “bukan hanya substansial, tetapi juga disesuaikan, inklusif, dan transformatif”.
1. Tantangan terbesar di emerging market
Hery Gunardi mengatakan bahwa tantangan terbesar di emerging market bukanlah minimnya ambisi, melainkan kemampuan menjalankan pembiayaan berkelanjutan di lapangan.
Ia memaparkan posisi BRI sebagai bank yang fokus pada segmen mikro dan UMKM dengan jaringan luas dan basis nasabah besar. Dalam konteks keberlanjutan, ia menekankan pentingnya membawa pembiayaan hijau masuk ke jantung ekonomi rakyat, bukan berhenti pada instrumen besar semata.
“Ketika kita berbicara tentang sustainability di emerging market, persoalannya bukan tentang ambisi, tapi tentang eksekusi,” tutur Hery.
Menurut Hery, UMKM sering absen dari percakapan global soal pembiayaan berkelanjutan, padahal transisi hijau dan pertumbuhan inklusif mustahil berhasil bila sektor mikro tidak ikut bergerak.
Ia juga menyoroti perubahan pendekatan penyaluran kredit, yakni dari ketergantungan pada agunan menuju trust berbasis data, yakni memanfaatkan digitalisasi, data transaksi, serta ekosistem klaster bisnis agar risiko bisa dikelola tanpa “mengeluarkan” UMKM dari akses pembiayaan.
2. Pembiayaan berkelanjutan di emerging market sebagai peluang
Masuk dari sisi investor, Kathryn Koch memberi konteks mengapa pembiayaan berkelanjutan di emerging markets perlu dibaca sebagai peluang portofolio. TCW, katanya, sudah puluhan tahun terhubung dengan Indonesia lewat kemitraan strategis dan investasi di surat utang pemerintah maupun korporasi.
Namun, ia menilai persoalan strukturalnya jelas, yakni global capital pool masih menyalurkan porsi terbatas ke emerging markets, sementara kebutuhan investasi termasuk untuk energi membesar.
“Global capital pool masih menyalurkan kurang dari 10% ke pasar emerging,” tutur Kathryn.
Kathryn menyebut kondisi tersebut bersamaan dengan meningkatnya kebutuhan energi dunia dipicu elektrifikasi berbagai sektor dan geliat AI, yang pada akhirnya menuntut kombinasi sumber energi tradisional dan energi terbarukan.
Dalam kerangka itu, Indonesia dinilai memiliki vector yang beragam, antara lain, surya, angin, hydro, panas bumi, hingga bioenergi. Bagi investor, ini berarti pipeline peluang yang luas, asalkan dipresentasikan dengan struktur proyek yang bankable dan tata kelola yang kredibel.
Ketika ditanya bagaimana Indonesia bisa “menang” dalam kompetisi menarik investor berkelanjutan di kawasan, Koch menekankan tiga hal. Pertama, blended finance, yakni memasukkan modal konsesional (dukungan pemerintah/filantropi) agar investor lebih nyaman terhadap profil risiko.
Kedua, standardisasi instrumen agar likuid dan mudah masuk portofolio manajer aset global. Ketiga, memastikan proyek berkualitas tinggi dengan proses yang transparan, karena kepercayaan investor dibangun lewat track record, bukan sekadar presentasi.
3. “Institusionalisasi” arus pembiayaan berkelanjutan
Menjelang penutup, Hery kembali menekankan perlunya “institusionalisasi” agar pembiayaan berkelanjutan tidak berhenti sebagai proyek percontohan. Dalam pandangannya, ketika pemerintah, MDB, dan DFI secara sistematis membangun jalur pembiayaan hijau, bank lokal akan lebih percaya diri mendorong skala, sementara sektor swasta bisa masuk pada lapisan risiko yang tepat.
Diskusi ini juga beririsan dengan narasi besar yang mengemuka di Davos tahun ini: kebutuhan memperkuat kolaborasi lintas sektor di tengah perubahan global cepat sejalan dengan tema WEF 2026, “A Spirit of Dialogue”.
Lewat Indonesia Pavilion yang diproyeksikan sebagai etalase promosi investasi dan diplomasi ekonomi, panel ini menegaskan posisi Indonesia bukan hanya “pasar” yang menunggu modal, melainkan mitra yang menawarkan proyek, ekosistem, dan kapasitas eksekusi. (WEB)
