Pekalongan Masuk Prioritas Awal Pembangunan Tanggul Laut Raksasa

04 Mei 2026, 14:17 WIB

Trio Hamdani

Pekalongan Masuk Prioritas Awal Pembangunan Tanggul Laut Raksasa

Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya Sih

Pekalongan resmi masuk tahap awal pembangunan tanggul laut raksasa karena wilayah lain seperti Kendal, Semarang, dan Demak sudah mencapai 80 persen perencanaan detail.
BOPPJ melakukan investigasi lanjutan terhadap kondisi perairan dan pantai Pekalongan untuk memastikan kesiapan konstruksi berjalan simultan dengan daerah lain.
Pembangunan dibagi menjadi 15 segmen agar percepatan intervensi bisa disesuaikan prioritas tiap wilayah, dengan pelaksanaan tetap mengikuti prosedur dan regulasi yang berlaku.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) memastikan wilayah Pekalongan akan dimasukkan ke dalam tahap awal pembangunan tanggul laut raksasa (Giant Sea Wall/GSW). Wilayah tersebut masuk ke dalam perencanaan karena progres untuk area lain sudah berjalan.

Kepala BOPPJ Didit Herdiawan menyatakan perencanaan detail untuk wilayah Kendal, Semarang, dan Demak saat ini sudah mencapai hampir 80 persen. Sementara itu, untuk wilayah Pekalongan, pihaknya sedang menjalankan tahapan awal berupa mitigasi.

"Jadi (Pekalongan) dimasukkan. Sekarang kan sudah kita hitung besarannya untuk Kendal, Semarang, Demak, sudah hampir 80 persen itu perencanaan detailnya. Nah, yang Pekalongan kita sedang melaksanakan mitigasi," katanya di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).

1. Perlu investigasi perairan dan pantai Pekalongan

Genangan banjir di Kecamatan Tirto. (IDN Times/Dok Humas Pemprov Jateng)

Didit menjelaskan sebelum melakukan konstruksi, BOPPJ memerlukan kajian mendalam mengenai kondisi geografi di Pekalongan. Oleh karena itu, tahapan investigasi lanjutan terkait kondisi perairan dan pantai menjadi langkah penting yang berjalan beriringan dengan proses di wilayah lain.

"Tentunya perlu ada investigasi lagi untuk perairannya, pantainya, dan lain sebagainya. Tetap kita lakukan sehingga pelaksanaan kegiatan ini bisa dilaksanakan simultan sebetulnya," ujarnya.

2. Gunakan sistem 15 segmen untuk percepatan intervensi

Tanggul laut pesisir di Muara Baru, Penjaringan Jakarta Utara dilaporkan bocor, Pada Kamis (04/12/2025) Pagi. (Instagram.com/jakut.info)

Untuk mengakomodasi prioritas di beberapa wilayah tanpa harus menunggu penyelesaian konstruksi secara linear, BOPPJ membagi pembangunan menjadi 15 segmen. Metode tersebut memungkinkan tim di lapangan untuk tidak harus membangun secara menyambung dari arah barat ke timur.

Dengan pendekatan tersebut, pembagian prioritas bisa disesuaikan dengan tingkat urgensi di masing-masing titik. Menurutnya, kondisi tertentu memungkinkan pengerjaan segmen tiga atau segmen empat terlebih dahulu.

"Makanya kami bangun dengan menggunakan cara 15 segmen. Jadi tidak harus menyambung dari barat ke timur, tapi kondisi-kondisi tertentu mungkin segmen tiga yang menjadi prioritas di Pekalongan atau segmen empat di lain titik," ujar Didit.

3. Penanganan sesuai prosedur yang berlaku

Lokasi kebocoran tanggul laut di Muara Baru (Dok.KOMMINFOTIK JU)

Didit menegaskan setiap intervensi di lapangan akan tetap mengedepankan regulasi dan tata kelola yang sudah ditentukan. Pembangunan Giant Sea Wall pada titik-titik prioritas tersebut akan dipastikan mematuhi seluruh prosedur yang berlaku.

"Nah, itu kita lakukan intervensi di situ dengan catatan tentunya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada," kata Didit.