Pemerintah Bantah Keanggotaan BRICS Jadi Penghalang Dapat Tarif Rendah

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak secara khusus mengaitkan tarif tersebut dengan keanggotaan di BRICS atau kedekatan hubungan bilateral dengan China. Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, bahkan telah menyatakan BRICS merupakan organisasi yang bersifat anti-Amerika, dan mengancam akan menerapkan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara anggotanya. Sebelumnya, Indonesia sudah dikenai tarif resiprokal sebesar 32 persen oleh AS sejak Senin (7/7/2025).

"Kami tidak melihat itu dari sisi BRICS atau negara tertentu. Yang jelas sekarang, kita dikenakan tarif 32 persen. Soal tambahan 10 persen itu, kita belum tahu apakah sudah dihitung atau belum," katanya.

Haryo menyatakan, saat ini fokus pemerintah adalah melakukan negosiasi dengan otoritas perdagangan Amerika Serikat, seperti Kementerian Perdagangan, Sekretariat Investasi, dan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR), guna menurunkan tarif tersebut.

"Target kita adalah mendapatkan keringanan tarif, bahkan menjadi yang terendah di ASEAN kalau memungkinkan," ujarnya.

Terkait hubungan Indonesia dengan China, Haryo menyebut kerja sama yang terjalin tetap berada dalam kerangka perdagangan resmi. Dia membandingkannya dengan praktik transhipment yang dilakukan oleh Vietnam, yang juga menjadi perhatian dalam kebijakan perdagangan AS. Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara spesifik seberapa besar pengaruh hubungan Indonesia dengan China atau BRICS terhadap keputusan tarif tersebut.

"Tapi, saya yakin, setiap negara itu ada model seperti itu. Dan itu juga pasti akan menjadi perhitungan bagi kedua negara ya, kedua belah pihak yang transhipment, ya. Tapi, kalau untuk saya yakin itu jadi pertimbangan dalam perhitungan, tapi untuk detail berpengaruh atau tidak itu bagian dari negosiasi tentunya," ujarnya.