Pemerintah Bentuk Tim Lintas Kementerian Bahas RUU Migas

Setelah tim terbentuk, pemerintah akan menggelar rapat untuk menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Bahlil mengatakan RUU Migas merupakan inisiatif DPR sehingga tugas pemerintah dalam pembahasan tersebut adalah menyusun DIM.

Dia belum memerinci isi DIM karena tim lintas kementerian baru tahap awal. Menurutnya, pemerintah akan menyampaikan isinya setelah pembahasan memasuki tahap yang memungkinkan.

"Nah DIM-nya, timnya aja baru dibentuk, jangan baru tanya isinyalah ya. Nanti kalau sudah waktunya kami akan menyampaikan tentang isinya," ujar Bahlil.

Dalam pembahasan RUU Migas tersebut, salah satu hal yang akan diatur adalah Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Tujuannya meningkatkan lifting minyak dan gas bumi serta memberi kepastian berusaha bagi perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) hulu migas.

"BUK ini sebagai instrumen penting dalam rangka meningkatkan lifting dan kepastian berusaha serta tidaknya berbelit-belit bagi perusahaan di hulu migas KKKS setelah mendapatkan izin," tuturnya.

Bahlil mengatakan BUK Migas nantinya akan berada dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Menurutnya, posisi tersebut ditujukan agar lembaga tersebut memiliki kekuatan dalam menjalankan tugasnya.

"Lembaga ini akan langsung berada dan bertanggung jawab kepada Bapak Presiden, ya supaya lebih kuat itu. Nanti menteri teknis yang ditunjuk oleh Bapak Presiden akan melakukan koordinasi hal-hal teknis atas perintah Bapak Presiden," kata dia.