Pemerintah Perluas Simbara ke Komoditas Nikel dan Timah

Isa menjelaskan ada beberapa alasan pemerintah memperluas cakupan simbara hingga ke nikel dan timah yakni memperkuat komitmen instansi-instansi pemerintah untuk terus bersinergi dan berkoordinasi di dalam menyelenggarakan pelayanan untuk pengusahaan nikel dan timah di Indonesia.

Kedua, meningkatkan pemahaman dan komitmen pelaku usaha nikel dan timah dalam menjalankan proses bisnis, sistem, dan tata kelola baru yang lebih transparan, akuntabel, dan fair.

"Mengikat komitmen surveyor sebagai mitra pemerintah di dalam melakukan verifikasi teknis untuk mendukung mekanisme sistem dan tata kelola baru untuk komunitas nikel dan timah," tegasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sinergi proses bisnis melalui Simbara akan memudahkan bagi pelaku usaha, namun pada saat yang sama juga akan menimbulkan manfaat maksimal bagi Indonesia.

"Sistem dokumen terintegrasi memberikan laporan dan kenyataan atas arus uang transaksi dan dokumentasi pengangkutan barangnya dan melacak keterkaitan antara pelaku usaha serta membandingkan hasil pemeriksaan fisik barang tersebut di lapangan dengan seluruh kementerian lembaga yang berwenang," ucapnya.

Ia pun memamerkan capaian pendapatan negara yang berasal mineral dan batu bara (Minerba) melampaui target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada 2023 di saat harga komoditas menurun, negara mampu mengumpulkan pemerimaan Rp172,9 triliun dari sektor minerba. Capaian ini didukung oleh adanya peluncuran dari Simbara (sistem informasi mineral dan batu bara).

“Tahun 2023 pada saat harga komoditas turun, dan karena kita juga sudah meluncurkan dari Simbara tadi, dan volatilitas harga tentu memengaruhi, kita masih mampu menjaga penerimaan dengan nilai Rp172,9 triliun,” ujar Sri Mulyani.