Penerimaan Negara Naik, Tekor APBN Capai Rp63,6 Triliun

23 Mar 2021, 18:03 WIB

Default Image IDN

Jakarta, IDN Times – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pendapatan negara hingga akhir Februari 2021 tercatat sebesar Rp219,2 triliun. Capaian tersebut baru 12,6 persen dari target keseluruhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1.743,6 triliun.

Meski jumlahnya masih kecil, Sri Mulyani menganggap hal tersebut sebagai capaian yang positif lantaran tumbuh lebih baik ketimbang periode sama tahun lalu atau secara year on year (yoy).

“Yang menarik dan tentu positf dalam hal ini adalah pendapatan negara kita itu sudah tumbuh positif 0,7 persen. Tahun lalu bulan Februari, belum terjadi pandemik, pendapatan negara kita justru mengalami kontraksi 0,1 persen,” jelas Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, Selasa (23/3/2021).

1. Penerimaan naik, defisit APBN Februari hanya Rp63,6 triliun

IDN Times/Arief Rahmat

Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa defisit APBN hingga akhir Februari 2021 sebesar Rp63,6 triliun atau 0,36 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Defisit tersebut sedikit lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau Februari 2020, yakni sebesar Rp61,8 triliun.

“Ini kalau dibandingkan tahun lalu Rp61,8 triliun itu terjadi kenaikan 2,8 persen, namun kita lihat defisit 0,36 persen dari PDB ini lbh rendah dibanding tahun lalu yang sebesar 0,4p dari PDB,” imbuh Sri Mulyani.

2. Belanja negara tumbuh 1,2 persen

IDN Times/Aldzah Fatimah Aditya

Sementara itu, dari sisi belanja negara, Sri Mulyani menyampaikan ada peningkatan sebesar 1,2 persen secara yoy. Hingga akhir Februari 2021, belanja negara adalah sebesar Rp282,7 triliun atau meningkat dari periode sama tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp279,4 triliun.

Adapun rinciannya, belanja pemerintah pusat sebesar Rp179,7 triliun atau meningkat 11,1 persen yoy dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp103 triliun atau terkontraksi 12,4 persen yoy.

“Meskipun demikian, transfer yang langsung ke masyarakat, yaitu dana desa mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar Rp3,8 triliun atau 130 persen lebih tinggi dibanding tahun lalu yang cuma 1,7 persen. Ini memang kita ingin akselerasi belanja terutama untuk masyarakat di desa sehingga bisa melindungi mereka dari tekanan COVID-19,” papar Sri Mulyani.

3. Penerimaan perpajakan turun 4,8 persen

Ilustrasi Pajak (IDN Times/Arief Rahmat)

Berikutnya dari sisi penerimaan perpajakan (pajak dan bea cukai) sampai akhir Februari 2021, Sri Mulyani mengatakan ada kontraksi sebesar 4,8 persen yoy, dari Rp153,6 triliun pada tahun lalu menjadi Rp146 triliun pada akhir Februari 2021.

“Jadi ada kenaikan penerimaan perpajakan kita, memang kalau dilihat dari komposisinya penerimaan pajak masih kontraktif 4,8 persen atau Rp146,1 triliun dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp153,6 triliun,” imbuhnya.

Secara rinci, penerimaan pajak secara keseluruhan adalah Rp181,8 triliun atau mampu tumbuh 1,7 persen yoy dibandingkan Februari 2020 yang hanya Rp178,6 triliun.

Sementara itu, bea cukai membukukan penerimaan sebesar Rp35,6 triliun atau tumbuh 42,1 persen yoy.

“Kalau kita bandingkan dengan bulan Januari, kontraksi 4,8 persen ini jauh lebih kecil. Januari tahun lalu penurunan penerimaan pajak kita masih di double digit 15,3 persen. Apa yang memberikan kontribusi positif? PPN sudah tumbuh positif 5,2 persen dan kalau kita lihat dari sisi kepabeanan dan cukai mengalami pertumbuhan positif terutama dari cukai dan bea keluar seiring dengan aktivitas ekspor kita,” terang Sri Mulyani.