Penyaluran KUR hingga Oktober 2025 Tembus Rp240,09 Triliun

Airlangga merinci, penyaluran KUR ke sektor produksi juga mencatat kinerja impresif dengan porsi 60,7 persen yang telah melampaui target 60 persen. Pemerintah menegaskan, komitmen untuk meningkatkan peran KUR dalam mendukung penguatan rantai pasok domestik dan penciptaan lapangan kerja.

"Hingga akhir tahun 2025, diperkirakan penyaluran KUR mampu mendorong penyerapan sekitar 20 juta tenaga kerja, yang menunjukkan bahwa setiap satu debitur KUR berpotensi meningkatkan penyerapan tenaga kerja rata-rata empat orang," ucapnya.

Terkait arah kebijakan KUR 2026, pemerintah menargetkan penyaluran sebesar Rp295 triliun atau disesuaikan dengan kecukupan anggaran. Target penyaluran pada sektor produksi juga ditingkatkan menjadi minimal 65 persen dari total penyaluran.

“Kami membuka akses KUR secara penuh dengan suku bunga flat 6 persen untuk semua pelaku usaha sektor produktif, tanpa batasan frekuensi akses KUR. Dengan tidak adanya pembatasan frekuensi akses pembiayaan murah ini, tidak ada alasan lagi bagi UMKM Indonesia untuk tidak naik kelas dan bersaing,” ujar Airlangga.

Adapun relaksasi kebijakan yang sedang difinalisasi, khususnya untuk penerima KUR kriteria tertentu, antara lain penetapan suku bunga/marjin KUR sebesar 6 persen (enam persen) flat per tahun dan penghapusan batasan frekuensi akses KUR.

Kebijakan ini direncanakan akan memperluas relaksasi yang sebelumnya hanya berlaku bagi sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan (4P), menjadi mencakup industri pengolahan, konstruksi, manufaktur, serta seluruh sektor ekonomi kegiatan produksi lainnya. Untuk menjaga kualitas penyaluran KUR, pemerintah tetap akan mendistribusikan target debitur baru KUR dan debitur graduasi KUR kepada masing-masing penyalur KUR.

Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan produktif, pemerintah juga memperkenalkan beberapa inovasi pembiayaan, termasuk skema KUR berbasis kekayaan intelektual (KI) yang memungkinkan KI digunakan sebagai agunan tambahan. Pada 2026, penyaluran KUR berbasis KI di sektor ekonomi kreatif ditargetkan mencapai Rp10 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan startup berbasis aset tak berwujud.

Selain KUR, pemerintah turut memperluas manfaat kredit program lainnya sebagai bagian dari ekosistem pembiayaan nasional. Kredit Alsintan telah disalurkan sebesar Rp59,11 miliar kepada 84 debitur dan diproyeksikan mendorong penyerapan 168 tenaga kerja.

Sementara itu, Kredit Program Perumahan (KPP) yang baru diluncurkan mencatat penyaluran Rp492,13 miliar kepada 245 debitur, dengan potensi penyerapan 1.225 tenaga kerja. Untuk 2026, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan pada penyaluran kredit program tersebut.

Plafon Kredit Alsintan ditingkatkan hingga Rp300 miliar, KIPK ditargetkan mencapai Rp500 miliar, dan KPP hingga Rp36 triliun untuk mendukung program 3 Juta Rumah. Kebijakan ini mempertegas fokus Pemerintah dalam memperkuat basis produksi, mendorong industrialisasi, serta meningkatkan daya saing nasional.

“Ekosistem kredit program Pemerintah terus kami perkuat dan perluas untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. KUR mendorong usaha produktif tumbuh, Kredit Alsintan memodernisasi pertanian, KIPK menghidupkan kembali industri padat karya, dan KPP mewujudkan kepemilikan rumah layak. Dengan kebijakan yang tepat dan pelaksanaan yang konsisten, kami yakin program-program ini akan terus menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” tutur Airlangga.