Perbedaan Kamar KRIS dengan Kelas 1, 2, 3 BPJS Kesehatan

Dalam pasal 46A ayat (1) Perpres 59/2024, berikut daftar fasilitas KRIS yang harus diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan:

1. Komponen bangunan yang digunakan tak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi
2. Ventilasi udara
3. Pencahayaan ruangan
4. Kelengkapan tempat tidur
5. Nakas per tempat tidur
6. Temperatur ruangan
7. Ruang rawat dibagi berdasarkan jenis kelamin anak atau dewasa, serta penyakit infeksi atau noninfeksi
8. Kepadatan ruang rawat dan kualitas tempat tidur
9. Tirai/partisi antartempat tidur
10. Kamar mandi dalam ruangan rawat inap
11. Kamar mandi memenuhi standar aksesibilitas
12. Outlet oksigen.

Adapun pada kelas lama, yakni kelas 1, 2, dan 3, tak diatur standar minimum bagi peserta BPJS Kesehatan yang harus dirawat inap.

Dalam Perpres nomor 82 tahun 2018, hanya ada manfaat nonmedis yang ditetapkan berdasarkan kelas 1, 2, dan 3. Manfaat nonmedis itu tertuang dalam pasal 50, sebagai berikut:

Ruang perawatan kelas 3 untuk:

1. Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
2. Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP) yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3.
3. Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang mengalami PHK beserta keluarganya.

Ruang perawatan kelas 2 untuk:

1. Peserta PBI jaminan kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.
2. Peserta PBPU dan Peserta BP yang membayar iuran untuk Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3.
3. Peserta PPU yang mengalami PHK beserta keluarganya.

Ruang perawatan kelas 1 untuk:

1. Pejabat negara dan anggota keluarganya.
2. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) beserta anggota keluarganya.
3. PNS dan penerima pensiun PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
4. Prajurit dan penerima pensiun prajurit yang setara PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
5. Anggota Polri dan penerima pensiun anggota polri yang setara PNS golongan ruang III dan golongan ruang IV beserta anggota keluarganya.
6. Veteran dan perintis kemerdekaan beserta anggota keluarganya.
7. Janda, duda, atau anak yatim dan/atau piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan.
8. Peserta PPU selain angka 1 sampai dengan angka 5, kepala desa dan perangkat desa, dan pekerja/pegawai dengan gaji atau upah lebih dari Rp4 juta.
9. Peserta PBPU dan peserta BP yang membayar iuran untuk manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I.

Jika sebelumnya iuran BPJS Kesehatan disesuaikan dengan kelas yang diambil peserta, kini iurannya disamakan dengan adanya KRIS. Berikut iuran kelas lama BPJS Kesehatan seperti yang tertuang dalam Perpres nomor 64 tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres 82/2018:

Bagi peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP), iurannya Rp35 ribu per orang per bulan untuk kelas 3, Rp100 ribu per orang per bulan untuk kelas 2, dan Rp150 ribu per orang per bulan untuk kelas 1.

Untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) ialah Rp42 ribu per bulan, yang sudah dibayarkan pemerintah.

Sementara itu, peserta yang merupakan pekerja penerima upah (PPU) yang bekerja di BUMN, BUMD, swasta, lembaga pemerintahan, meliputi pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNO, Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non-pegawai negeri sebesar 5 persen dari gaji per bulan, di mana 4 persen dibayar pemberi kerja, dan 1 persen dibayar peserta.

Lalu, untuk keluarga tambahan PPU yang terdiri dari anak ke-4 dan seterusnya, ayah, ibu, dan mertua, iurannya sebesar 1 persen dari gaji per orang per bulan yang dibayar PPU.

Veteran yang merupakan peserta BPJS Kesehatan, termasuk janda, duda, serta anak yatim piatu dikenakan iuran sebesar 5 persen dari 45 persen gaji pokok PNS golongan ruang III/A dengan masa kerja 14 tahun per bulan, yang dibayarkan pemerintah.

Sementara itu, iuran KRIS akan ditetapkan dalam peraturan menteri, seperti yang dituangkan dalam pasal 46A Perpres nomor 59 tahun 2024. Selama Permen terkait iuran KRIS belum terbit, iuran BPJS Kesehatan masih berlaku yang lama, yakni sesuai Perpres 64/2020.