Pertumbuhan Asia Pasifik Melambat, Konflik Timur Tengah Jadi Pemicu

09 Apr 2026, 22:44 WIB

Triyan Pangastuti

Pertumbuhan Asia Pasifik Melambat, Konflik Timur Tengah Jadi Pemicu

ilustrasi ekonomi global (pexels.com/Monstera Production)

Intinya Sih

Bank Dunia memprediksi pertumbuhan Asia Timur dan Pasifik melambat menjadi 4,2 persen pada 2026 akibat lonjakan harga energi dan hambatan perdagangan yang meningkat.
Kenaikan harga minyak global menimbulkan dilema bagi pemerintah kawasan untuk menahan inflasi tanpa menghambat pertumbuhan, dengan kebijakan moneter disesuaikan kondisi tiap negara.
Dukungan fiskal diminta lebih tepat sasaran agar subsidi energi tidak memperlebar defisit, sekaligus menjaga daya beli masyarakat miskin dan kelas menengah rentan.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Bank Dunia memprediksi pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) akan melambat pada 2026 akibat guncangan eksternal. Pertumbuhan regional diperkirakan turun menjadi 4,2 persen tahun ini, dari 5,0 persen pada tahun sebelumnya. Kenaikan harga energi akibat konflik di Timur Tengah memperburuk dampak negatif dari meningkatnya hambatan perdagangan.

Kepala Ekonom Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menjelaskan penurunan ini disebabkan oleh guncangan energi akibat konflik di Timur Tengah memperparah dampak negatif dari hambatan perdagangan yang meningkat, ketidakpastian kebijakan internasional, dan tantangan ekonomi domestik.

"Ini adalah dua faktor negatif yang sangat memengaruhi kawasan kita karena ketergantungan energi dan ketergantungan perdagangan. Salah satu perkembangan positif secara global adalah ledakan kecerdasan buatan, dan kekhawatiran kami adalah, sama seperti kawasan ini lebih rentan terhadap guncangan negatif, saat ini mungkin kurang siap untuk memanfaatkan manfaat positifnya. Saya akan membahasnya nanti," tegasnya.

1. Beban biaya logistik picu tekanan untuk enstabilkan pertumbuhan ekonomi

Ilustrasi harga minyak (IDN Times/Rehia Sebayang)

Menurut dia, lonjakan harga minyak dan gas menjadi pemicu utama tekanan tersebut. Kenaikan biaya energi mendorong ongkos produksi di berbagai sektor, yang kemudian menjalar ke harga barang dan jasa.

Bahkan, berdasarkan indikasi pasar berjangka, harga minyak diperkirakan bisa lebih tinggi hingga 20 dolar AS per barel dalam satu tahun ke depan dibandingkan sebelum krisis saat ini.

"Gangguan dalam rantai pasokan, baik melalui hambatan maritim maupun biaya transportasi yang lebih tinggi yang mungkin akan memukul, misalnya, industri keripik, yang akan berdampak pada seluruh rantai produksi. Kondisi pembiayaan yang lebih ketat, pelebaran selisih harga antara minyak dan gas, serta biaya pinjaman yang lebih tinggi akan menghambat investasi, yang semuanya, ditambah dengan ketidakpastian, sentimen bisnis yang lemah, dan investasi yang rendah akan merugikan pertumbuhan global," tegasnya.

2. Dihadapkan dilema ganda yakni inflasi dna

ilustrasi inflasi (unsplash.com/@joa70)

Di sisi lain, kenaikan harga minyak global memberikan tekanan terhadap pemerintah di Asia Timur dan Pasifik menghadapi dilema ganda yakni menahan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sisi moneter, bank sentral diminta berhati-hati. Guncangan harga energi sebaiknya tidak direspons berlebihan, kecuali memicu ekspektasi inflasi tinggi yang bisa menaikkan upah dan harga input. Di negara dengan inflasi tinggi, seperti Myanmar, Lao PDR dan Tuvalu, sikap moneter yang lebih ketat mungkin diperlukan.

"Sementara di negara dengan inflasi rendah, termasuk Indonesia dan Filipina, pemantauan tetap penting untuk mencegah tekanan harga jangka panjang," tegasnya.

3. Dukungan fiskal diminta lebih tepat sasaran

ilustrasi inflasi (vecteezy.com/Khunkorn Laowisit)

Dari sisi fiskal, subsidi energi untuk melindungi rumah tangga atau perusahaan bisa memperlebar defisit dan meningkatkan utang, yang berpotensi menekan investasi dan pertumbuhan. Risiko ini lebih tinggi di negara dengan utang besar dan ruang fiskal terbatas, seperti beberapa Negara Kepulauan Pasifik dan Lao PDR.

Oleh karena itu, dukungan fiskal yang tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelas menengah rentan, menjadi kunci untuk menjaga daya beli tanpa membebani APBN secara berlebihan.

"Kenaikan harga minyak memengaruhi inflasi melalui dua saluran: secara langsung melalui biaya bahan bakar dan energi, serta secara tidak langsung melalui meningkatnya biaya input untuk transportasi, manufaktur, dan pertanian yang menular ke seluruh rantai pasok, menekan daya beli rumah tangga dan margin perusahaan," tegasnya.