Pos Dana Darurat PU Rp4,3 Triliun Belum Disetujui Bappenas

Dody mengatakan, dalam diskusi dengan Bappenas, komponen tanggap darurat bencana Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, tersebut diarahkan agar menggunakan skema pendanaan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menurut dia, karena masih dalam kategori tanggap darurat, Bappenas menyarankan agar kebutuhan itu diambil dari BNPB. Akibatnya, pos tanggap darurat dalam usulan anggaran PU seolah-olah tidak masuk dalam perencanaan.

"Arahan dari Bappenas waktu itu karena ini masih tanggap darurat, nanti ambil saja dari BNPB. Jadi ini seolah-olah dalam tanda petik, dicoret. Tanda petik ya," ujar Dody.

Dody memaparkan, pembahasan dengan Bappenas masih dalam tahap diskusi. Namun, hingga kini Kementerian PU belum menerima arahan lanjutan terkait alokasi Rp4,3 triliun yang telah mereka rencanakan. Sementara itu, sebagian kegiatan sudah berjalan di lapangan karena tidak memungkinkan untuk menunggu. Meski demikian, anggaran tersebut belum memiliki pos yang jelas dalam struktur pembiayaan.

"Ini masih dalam tahap diskusi. Nah, kami belum dapat arahan lagi Rp4,3 triliun yang kami sudah anggarkan dan sebagian sudah berjalan karena kan enggak bisa menunggu. Itu belum punya pos lah dalam tanda petik," tuturnya.

Dody berharap ada alokasi anggaran khusus untuk kebutuhan tanggap darurat tersebut. Dia mencontohkan, hingga kini Kementerian PU masih diminta membantu penyediaan hunian sementara di sejumlah daerah, termasuk atas permintaan BNPB.

Menurutnya, jika kebutuhan tanggap darurat harus ditutup dari anggaran internal kementerian, hal itu akan cukup membebani dan berpotensi mengganggu pelaksanaan pekerjaan lain di berbagai daerah.

"Jadi kalau kami harus makan dari dalam kayaknya agak berat untuk nanti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan di tempat lain," kata Dody.