Prabowo Bilang Warga Desa Aman dari Dolar, Benarkah Begitu?

17 Mei 2026, 05:07 WIB

Triyan Pangastuti

Prabowo Bilang Warga Desa Aman dari Dolar, Benarkah Begitu?

ilustrasi uang dolar (unsplash.com/Jp Valery)

Intinya Sih

Prabowo menyebut warga desa aman dari pelemahan rupiah, namun ekonom CORE menilai ketergantungan impor membuat masyarakat desa tetap rentan terhadap dampak kenaikan harga.
Yusuf Rendy menyoroti pentingnya komunikasi berlapis antarpejabat agar pesan ekonomi pemerintah konsisten dan tidak memicu gejolak pasar keuangan.
Bank Indonesia siap melakukan intervensi jika tekanan rupiah meningkat, sementara konsistensi komunikasi pejabat dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan dan ekspektasi pasar.

Disclaimer: This was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan bahwa konsistensi komunikasi pemerintah terkait kebijakan ekonomi kembali menjadi sorotan publik, setelah pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi pelemahan rupiah yang telah menembus Rp17.600 per dolar AS. Dalam pernyataannya Sabtu (16/5/2026), Prabowo menekankan bahwa masyarakat di desa tidak menggunakan dolar AS dan memastikan harga pangan serta energi di dalam negeri masih aman.

Secara teknis, anggapan bahwa masyarakat desa tidak menggunakan dolar AS, dinilai Yusuf, kurang tepat. Meski transaksi sehari-hari dilakukan menggunakan rupiah, struktur ekonomi domestik masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap barang impor.

Yusuf mencontohkan sejumlah komoditas penting seperti pupuk untuk petani, gandum untuk industri makanan, bahan baku obat-obatan, bahan bakar minyak (BBM), hingga pakan ternak yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS, biaya impor akan meningkat dan pada akhirnya berpotensi mendorong kenaikan harga barang di tingkat masyarakat.

“Begitu rupiah melemah, cost naik dan pasti ditransmisikan ke harga konsumen, classic imported inflation. Justru desa yang paling rentan karena daya tawarnya paling terbatas,” katanya kepada IDN Times, Sabtu (16/5/2026).

1. Setiap kata dari pejabat bisa guncang pasar, perlu strategi berlapis

Presiden Prabowo Subianto meresmikan Koperasi Merah Putih secara simbolis di Nganjuk, Sabtu (16/5/2026). (IDN Times/Muhammad Ilman Nafian)

Yusuf menjelaskan, idealnya pesan pemerintah disampaikan secara berlapis yakni Presiden menyampaikan optimisme berbasis data, Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan memberikan konteks teknis, sementara Bank Indonesia menjaga ekspektasi inflasi.

"Di ekonomi modern, kata-kata pejabat tinggi itu sudah jadi instrumen kebijakan tersendiri. Powell, Lagarde, sampai Gubernur BI kita, semua extremely careful soal pilihan kata karena tahu pasar membaca setiap nuansa. Idealnya ada lapis komunikasi yang konsisten, Presiden menyampaikan optimisme yang empatik dan berdasar, Menko dan Menkeu memberi konteks teknis, BI menjaga ekspektasi inflasi. Kalau justru lapis paling atas yang jadi sumber noise, kredibilitas keseluruhan yang dirugikan," tegas Yusuf.

2. Masih pantau kondisi pasar keuangan pekan depan

Petugas menghitung uang pecahan dolar AS dan rupiah di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta, Rabu (6/11/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

Dia juga memprediksi dampak pernyataan Presiden Prabowo tersebut terhadap kondisi pasar keuangan, mulai dari pasar keuangan hingga Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan depan.

Yusuf menjelaskan bahwa risiko gejolak di pasar keuangan Indonesia tetap ada, meski magnitudenya belum tentu besar. Biasanya, rupiah menjadi instrumen pertama yang bergerak saat sesi Asia dibuka, diikuti oleh kenaikan yield Surat Berharga Negara (SBN) seiring pergerakan premi risiko.

"Sementara itu, IHSG cenderung lebih lambat merespons dinamika tersebut," tegasnya.

3. Komunikasi kebijakan antar pejabat harus disinergikan dan jaga ekspektasi pasar

Logo Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) memiliki ruang intervensi yang memadai. Dalam situasi tekanan tajam, mekanisme triple intervention biasanya langsung diaktifkan untuk menahan pelemahan rupiah. Namun, Yusuf menekankan bahwa konsistensi komunikasi menjadi kunci.

“Jika pernyataan pejabat tidak diluruskan, pasar bisa menilai sejauh mana pemerintah serius menangani depresiasi rupiah,” ujar Yusuf.