Prabowo Minta Eksekusi Proyek Tanggul Laut Raksasa Dikebut

30 Okt 2024, 21:13 WIB

Presiden Prabowo Subianto berikan pidato usai dilantik sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR pada Minggu (20/10/2024). (youtube.com/MPRGOID)

Intinya sih...

Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan giant sea wall dari Jakarta hingga Bekasi.
Giant sea wall merupakan program utama Presiden Prabowo untuk mengatasi penurunan muka tanah yang mengkhawatirkan di Jakarta.
Pemerintah berencana melibatkan sektor swasta dalam pendanaan proyek tanggul laut raksasa tersebut karena keterbatasan anggaran.

Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall).

Menurut Menteri PU, Dody Hanggodo, proyek tersebut difokuskan minimal mencakup wilayah dari Jakarta hingga Bekasi dengan panjang sekitar 20-30 kilometer (km).

"Kami dari PU beberapa kesempatan diminta serius lagi, lebih cepat lagi untuk bisa membangun giant sea wall, minimum di area Jakarta sampai Bekasi kira-kira 20 sampai 30 km," kata Dody di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

1. Giant sea wall jadi program besar Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto berikan pidato usai dilantik sebagai presiden terpilih periode 2024-2029 di Gedung MPR/DPR pada Minggu (20/10/2024). (youtube.com/MPRGOID)

Dody menjelaskan giant sea wall dari Jakarta hingga Gresik merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo. Prioritas awal difokuskan di Jakarta, mengingat kondisi penurunan muka tanah yang semakin mengkhawatirkan.

"Giant sea wall dari Jakarta sampai Gresik adalah salah satu program besarnya Pak Prabowo, utamanya di Jakarta karena penurunan muka tanah di Jakarta sudah sangat-sangat mengkhawatirkan," paparnya.

2. Pemerintah bakal lebih banyak melibatkan swasta

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Pemerintah berharap proyek di Jakarta dapat menjadi contoh yang berhasil dan bisa diterapkan di kota-kota pesisir lainnya, seperti Semarang dan Surabaya, dalam menghadapi masalah penurunan tanah.

Namun, keterbatasan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan proyek tanggul laut raksasa tersebut, sehingga pemerintah berencana melibatkan sektor swasta untuk mendukung pendanaan. "Karena keterbatasan anggaran, kami akan lebih banyak melibatkan swasta," jelas Dody.

3. Kementerian PU tunggu arahan proyek strategis lain

Logo Kementerian Pekerjaan Umum (PU). (IDN Times/Trio Hamdani)

Untuk proyek strategis nasional lainnya, dia menyampaikan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian dan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Hingga saat ini, menurut Dody, belum ada petunjuk spesifik yang diberikan kepada Kementerian PU terkait langkah implementasi proyek-proyek lainnya.

"Kami lebih menunggu arahan Pak Menko (Perekonomian) Airlangga maupun Menko kami di (Kemenko) Infrasturktur. Detik ini belum ada arahan spesifik," tambahnya.