Hormati warisan utang pemimpin terdahulu: Prabowo menekankan penghormatan terhadap utang dari pemerintahan sebelumnya, meski antar-pemimpin merupakan lawan politik.
Utang Indonesia tembus Rp9.637,90 triliun: Rasio utang terhadap PDB mencapai 40,46 persen, masih dalam batas aman. Surat Berharga Negara (SBN) mendominasi struktur utang.
Pemerintah kelola utang hati-hati: DJPPR menegaskan pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk menjaga keberlanjutan fiskal serta mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.
Jakarta, IDN Times - Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia selalu mengelola ekonomi dengan bijak selama bertahun-tahun. Dia menjamin Indonesia tidak pernah sekalipun mengalami gagal bayar terkait kewajiban utang negara.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Gala Iftar Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Amerika Serikat, Rabu (18/2/2026).
"Kami tidak pernah gagal bayar, sekalipun dalam sejarah kami. Kami tidak pernah gagal membayar utang kami," kata Prabowo.
Prabowo menekankan setiap pemerintahan di Indonesia akan selalu menghormati utang yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya. Menurutnya, hal itu tetap dilakukan meski antarpemimpin merupakan lawan politik yang keras sekalipun.
"Pemerintahan-pemerintahan berikutnya akan selalu menghormati utang dari pemerintahan sebelumnya, meskipun mereka mungkin merupakan lawan politik yang keras satu sama lain. Tradisi dalam masyarakat kami adalah menghormati kewajiban kami," tegasnya.
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melaporkan posisi utang pemerintah hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp9.637,90 triliun. Mengacu publikasi resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat sebesar 40,46 persen. Angka tersebut dinilai masih dalam batas aman dan terkendali.
Dari sisi komposisi, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) masih mendominasi struktur utang. Nilainya mencapai Rp8.387,23 triliun atau setara 87,02 persen dari total utang pemerintah. Sementara itu, porsi pinjaman tercatat sebesar Rp1.250,67 triliun.
DJPPR menegaskan, pemerintah terus mengelola utang secara hati-hati dan terukur guna menjaga keberlanjutan fiskal. Strategi tersebut juga diarahkan untuk membentuk portofolio utang yang optimal sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan domestik.
“Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik,” tulis DJPPR.