Program Magang Digaji Pemerintah Meluncur 15 Oktober 2025
- Program magang digaji pemerintah akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025.
- Pendaftaran dilakukan melalui portal Siap Kerja
- Pemerintah mulai melakukan sosialisasi ke perusahaan-perusahaan untuk meminta laporan kebutuhan tenaga kerja untuk penempatan peserta magang.
Jakarta, IDN Times - Program magang yang termasuk dalam Paket Stimulus Ekonomi 2025 akan diluncurkan pada Senin, (15/10/2025). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, program itu ditujukan kepada mahasiswa lulusan baru (fresh graduate) dengan masa lulus maksimal satu tahun.
"Program ini diharapkan nanti bisa launching tanggal 15 Oktober," kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
1. Sosialisasi mulai dilakukan ke perusahaan-perusahaan
Airlangga mengatakan, mulai hari ini sampai peluncuran nanti, pemerintah melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha. Nantinya, perusahaan diharapkan melaporkan kebutuhan tenaga kerja untuk penempatan peserta magang.
"Perusahaan-perusahaan diharap me-listing demand mereka, setiap perusahaan, berapa job yang terbuka," ucap Airlangga.
2. Pendaftaran dilakukan melalui portal Siap Kerja
Airlangga mengatakan, nantinya pendaftaran program magang itu dilakukan melalui situs web Siap Kerja.
"Sekarang di Siap Kerja sudah diketahui jumlah lulusan yang satu tahun terakhir, karena itu semuanya mengakses kepada data Kemenristekdikti. Jadi lulusannya sudah ada, sehingga nanti mereka yang mendaftar, kalau lulusnya memang dalam satu tahun itu sudah ada database-nya di sana," kata Airlangga.
3. Gaji peserta magang ditanggung pemerintah
Sebelumnya, Airlangga mengatakan pemerintah akan menanggung penuh upah peserta program magang. Pemerintah menargetkan 20 ribu peserta untuk program tersebut.
Para peserta akan menerima upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Dengan demikian, nominal upah yang diterima peserta akan berbeda, tergantung pada wilayah tempat mereka ditempatkan.
"Insentifnya, perusahaan tidak perlu membayar. UMP-nya dibayar oleh pemerintah," ujar Airlangga.
