Jakarta, IDN Times - PT Pupuk Indonesia (Persero) mendukung kebijakan pemerintah yang mendorong penyaluran pupuk subsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Dukungan tersebut mencakup kesiapan pasokan, sistem penebusan, pemantauan distribusi, serta pendampingan kepada pengelola koperasi untuk memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan sesuai ketentuan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan, KDKMP akan menjadi salah satu saluran untuk menyalurkan berbagai barang bersubsidi kepada masyarakat desa, termasuk pupuk dan alat mesin pertanian (alsintan).
“Jadi ini (KDKMP) milik desa, dikelola oleh kepala desa dan ketua koperasi, dibantu manajer untuk melayani barang-barang yang subsidi. Bantuan subsidi nanti alsintan di sini, pupuk di sini, semua subsidi ada di sini,” ujar Zulkifli.
Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi, mengatakan, perusahaan berkomitmen menjaga kelancaran penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP agar akses petani terhadap pupuk semakin dekat dan mudah.
“Pupuk Indonesia mendukung penuh penyaluran pupuk subsidi melalui KDKMP yang mendekatkan akses pupuk bagi petani. Kami berkomitmen untuk menjaga kelancaran penyalurannya guna mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional,” ujar Rahmad.
Menurut Rahmad, pemerintah mulai meninjau 10.070 KDKMP di sembilan provinsi sejak 15 Oktober 2026 untuk mempercepat operasionalisasi koperasi.
Pupuk Indonesia turut mendukung langkah ini dengan mengintegrasikan KDKMP ke dalam jaringan distribusi pupuk subsidi sesuai Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2025.
Saat ini, pupuk subsidi sudah dapat ditebus melalui KDKMP yang siap melayani petani.
"Untuk mendukung kelancaran penyaluran, Pupuk Indonesia memberikan edukasi dan pendampingan teknis kepada pengelola koperasi mengenai mekanisme penebusan pupuk subsidi. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, dengan mempertimbangkan kesiapan operasional setiap koperasi," jelasnya.
Bagi petani, mekanisme penebusan pupuk subsidi melalui KDKMP tetap sama. Petani yang terdaftar dalam sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) cukup menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP). Transaksi penebusan selanjutnya dicatat melalui sistem i-Pubers.
Harga pupuk subsidi juga tetap mengacu pada harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, penyaluran melalui KDKMP diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap pupuk subsidi tanpa mengubah ketentuan penebusan maupun harga yang berlaku.
Dari sisi pengawasan, Pupuk Indonesia memanfaatkan Command Center untuk memantau distribusi pupuk subsidi secara real-time, mulai dari pabrik hingga KDKMP.
Pemantauan ini memungkinkan perusahaan merespons kebutuhan di lapangan dengan lebih cepat sekaligus mengawal penyaluran agar memenuhi prinsip tujuh tepat (7T), yakni tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu, dan penerima.