Putin Isyaratkan Crypto Boleh Jadi Alat Pembayaran
Jakarta, IDN Times – Presiden Rusia Vladimir Putin mengisyaratkan dirinya menerima cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya pengawasan dari regulator di seluruh dunia atas mata uang digital karena khawatir cryptocurrency dapat digunakan untuk pencucian uang dan kegiatan kriminal lainnya.
“Cryptocurrency memiliki hak untuk eksis dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran,” kata Putin dalam sebuah wawancara dengan CNBC yang diposting di situs web Kremlin, Kamis (15/10/2021).
Namun, menurut Bloomberg, Putin juga memperingatkan masih terlalu dini untuk berbicara tentang penggunaan mata uang digital untuk perdagangan minyak dan komoditas lain, yang membentuk sebagian besar ekspor Rusia.
1. Rusia mencari alternatif selain dolar
Rusia telah mencari alternatif untuk dolar Amerika Serikat (AS) dalam berdagang sejak ditampar dengan sanksi pada 2014 lalu karena mencaplok Krimea. Putin menuduh AS menggunakan mata uangnya sebagai senjata.
Pernyataan Putin tersebut menjadi angin segar bagi pendukung crypto, yang telah berpendapat uang terdesentralisasi itu pada akhirnya akan menggantikan mata uang fiat yang dikeluarkan oleh bank-bank sentral.
2. Peringatan Rusia
Namun demikian, pernyataan Putin itu bertolak belakang dengan peringatan-peringatan dari Rusia sebelumnya tentang cryptocurrency.
Bank Sentral Rusia telah berulang kali memperingatkan investor bahwa pasar crypto sangat fluktuatif, dan mata uang digital tidak diizinkan untuk digunakan sebagai metode pembayaran di dalam negeri.
3. Tidak ada rencana melarang crypto
Di sisi lain, Interfax mengabarkan bahwa Wakil Menteri Keuangan Alexei Moiseev minggu ini mengatakan ia tidak memiliki rencana untuk membuat larangan menyeluruh atas cryptocurrency seperti China. Sebagai informasi, China tahun ini telah menindak industri kripto dan pada bulan September lalu melarang semua transaksi crypto.
Pernyataan Putin mengenai cryptocurrency ini juga datang ketika Gedung Putih mempertimbangkan untuk meluncurkan inisiatif luas untuk meninjau dan mengoordinasikan kebijakan kripto di seluruh pemerintahan Presiden Joe Biden. Tinjauan ini dipercaya dapat mengarah pada lahirnya peraturan baru.
