Jakarta, IDN Times - Calon Presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, bertekad untuk melanjutkan program hilirisasi untuk 21 komoditas.
Rencana ini akan diimplementasikan jika nantinya terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029. Komoditas itu tak hanya produk tambang tapi juga perkebunan hingga kelautan.
Hilirisasi nikel yang sudah dijalankan Presiden Joko "Jokowi" Widodo, menurut Prabowo, telah membuahkan hasil bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, dia berniat untuk memperluas cakupan hilirisasi.
Sebab, menurutnya melalui hilirisasi, Indonesia bisa lebih makmur karena penerimaan negara akan mengalami perbaikan.
"Kadang-kadang dengan kebijakan bisa mengubah nasib suatu bangsa. Dengan hilirisasi, kita bisa menghentikan mengalir keluarnya kekayaan negara," ujarnya dalam dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Setidaknya, ada 21 komoditas yang menjadi prioritas program hilirisasi seperti batubara, nikel, timah, tembaga, bauksit, besi baja, emas perak, aspal buton, minyak bumi, gas bumi, sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, dan garam.
Komoditas yang ingin dihilirkan posisinya sangat strategis di dunia. Untuk saat ini, program hilirisasi yang telah berjalan meliputi, nikel, tembaga, timah, dan bauksit.
"Kami juga sudah membuat pohon-pohon industri. Dari 21 komoditas yang strategis di dunia, kami sudah punya petanya. Contoh, tembaga, demikian turunannya, dan pohon industri yang harus kami tuju. Ada nikel, bauksit, timah, dan seterusnya, sampai dengan rumput laut, kami punya. Sekarang sudah menyusun grand strategy dan rinci gas bumi dan seterusnya," ujar Prabowo.
Demi mendukung program hilirisasi, investor yang datang juga harus berkorban. Mereka wajib membangun smelter, namun disertai pemberian insentif demi kepentingan tersebut.
"Dengan kebijakan melarang ekspor nikel sebagai bahan mentah, ada insentif untuk investor membangun smelter di Indonesia. Kalau ini juga diterapkan di 21 komoditas lainnya, saya kira sudah jelas arahnya. Para investor dari mana pun, luar negeri, bisa ikut proses pengolahan di situ," kata Prabowo.
Menurutnya, jika ada investor yang keberatan dengan program hilirisasi dan enggan melakukan pembangunan di Indonesia terutama asing, maka pemerintah tidak akan menerimanya.
Prabowo meyakini pemerintah mampu berperan sebagai regulator maupun pelopor dalam mendorong program hilirisasi agar tetap berjalan.
"Kalau swasta mau masuk, termasuk asing, monggo. Tapi, kalau tidak ada yang mau masuk, kami enggak boleh ragu. Kalau perlu, pemerintah yang akan bangun smelter dan sebagainya itu," ujar dia.