RI Kaji Dampak Trump Bawa AS Keluar dari Perjanjian Paris

24 Jan 2025, 15:11 WIB

Trio Hamdani

Donald Trump (youtube.com/EL PAIS)

Intinya sih...

Pemerintah kaji dampak penarikan AS dari Paris Agreement terhadap proyek energi baru dan terbarukan di Indonesia.
Indonesia tetap komitmen pada target Paris Agreement, namun masih mempelajari dampak keluarnya AS dari perjanjian tersebut.
Pemerintah akan pertimbangkan kebijakan yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia sebagai respons terhadap keputusan AS.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah akan mengkaji dampak keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menarik diri dari Perjanjian Paris (Paris Agreement). Khususnya, dampak terhadap Indonesia.

Paris Agreement adalah kesepakatan internasional yang bertujuan membatasi kenaikan suhu global hingga di bawah 2 derajat Celsius, dengan upaya mencapai 1,5 derajat Celsius dibandingkan era pra-industri.

Perjanjian tersebut mengikat negara-negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung transisi menuju energi berkelanjutan. Disepakati pada 2015, Paris Agreement merupakan langkah global untuk mengatasi perubahan iklim.

"Jadi bagaimana dampaknya kita harus kaji," kata Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Yuliot Tanjung di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (24/1/2025).

1. Indonesia tetap komitmen pada target di Perjanjian Paris

Potret PLTA Jatigede. (Dok. PLN).

Yuliot menegaskan Indonesia tetap berkomitmen pada target yang ditetapkan dalam Perjanjian Paris. Namun, pemerintah masih melakukan kajian untuk memahami dampak keluarnya AS dari perjanjian tersebut.

Pemerintah akan mempelajari dampaknya terhadap proyek-proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia, mengingat keputusan tersebut baru saja diumumkan Trump.

"Jadi, kan kalau komitmen kita yang di Paris Agreement, itu kan tetap kita akan usahakan. Tapi bagaimana dampak-dampaknya kita masih lakukan pengajian, itu kan baru disampaikan sama Presiden Trump," tuturnya.

2. Pemerintah utamakan kebijakan paling menguntungkan RI

Potret PLTA Jatigede. (Dok. PLN).

Mantan Wamen Investasi/BKPM itu menyatakan pemerintah akan mempertimbangkan kebijakan yang paling menguntungkan bagi masyarakat. Upaya itu diambil untuk menanggapi keputusan AS.

"Jadi, kita melihat kebijakan bagaimana yang menguntungkan untuk masyarakat Indonesia dan negara Indonesia," kata Yuliot.

3. Target bauran energi Indonesia akan tetap dipertahankan

Petugas saat melakukan pembersihan solar panel di Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Tanjung Uma, Kota Batam (IDN Times/Putra Gema Pamungkas)

Yuliot menegaskan target bauran energi Indonesia akan tetap dipertahankan sambil menyesuaikan kebijakan terkait seiring perkembangan teknologi.

Pernyataan itu disampaikan merespons terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS, yang dikenal pro terhadap energi fosil seperti batu bara. Kebijakan Trump yang mendukung industri batu bara domestik diperkirakan dapat memengaruhi dinamika pasar energi global.

"Jadi, kita target bauran energi itu kan tetap. Ya nanti bagaimana yang terkait dengan teknologi kita akan menyesuaikan," tambahnya.