5 Kebijakan Umum Anies-Muhaimin Maksimalkan Ekonomi Digital RI
Ilustrasi Perkembangan Ekonomi Digital. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (TIMNAS AMIN), Wijayanto Samirin mengungkapkan sejumlah kebijakan umum yang jadi agenda strategis ekonomi digital Anies-Muhaimin jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.
Menurut Wijayanto, Anis-Muhaimin membagi sorotan terhadap ekonomi digital ke dalam dua hal, yakni kebijakan umum dan kebijakan fokus per bidang. Wijayanto pun memaparkan ada lima agenda strategis Anies-Muhaimin yang masuk dalam kebijakan umum ekonomi digital.
"Kebijakan umum yang pertama, kita akan menghadirkan kepastian regulasi, pinjol ilegal tindak, sanksi tegas, tetapi pada saat bersamaan regulasi itu memberikan koridor yang luas bagi para pelaku, inovator untuk bermanuver. Tidak boleh regulasi itu directive, tapi facilitating, memberikan koridor yang cukup luas. Kuncinya dengar mereka yang ada di lapangan," tutur Wijayanto dalam Indonesia Digital Summit 2023, di Jakarta, Selasa (28/11/2023).
1. Meningkatkan suplai talenta digital
Sahabat Telkomsel, Wadah Pengembangan Talenta Digital Content Creator. Foto TelkomselWijayanto menambahkan, TIMNAS AMIN menyadari bahwa ekonomi digital tidak dapat terlepas dari talenta-talenta digital. Oleh karena itu, hal tersebut bakal jadi salah satu fokus kebijakan umum Anies-Muhaimin dalam pengembangan ekonomi digital ketika terpilih nanti.
"Yang kedua, meningkatkan suplai digital talent, tetapi di saat bersamaan juga meningkatkan literasi digital," kata Wijayanto.
Peningkatan suplai talenta digital yang diiringi literasi digital diyakini Anies-Muhaimin bisa membuat masyarakat terlindungi dari segala ancaman yang berkaitan dengan dunia digital termasuk godaan pinjol ilegal dan penipuan-penipuan.
Baca Juga: Demi Pinjol Sehat, OJK Luncurkan Roadmap Fintech Lending 2023-2028
2. Mendukung koperasi dan UKM
Ilustrasi UMKM. (IDN Times/Aditya Pratama)Kebijakan umum dalam meningkatkan ekonomi digital yang diusung pasangan Anies-Muhaimin berikutnya adalah mendorong koperasi dan usaha kecil menengah (UKM) untuk sukses di dalam dan luar negeri.
Salah satu caranya adalah dengan membuat koperasi/UKM lokal bersaing dengan kompetitor dari luar negeri. Maka dari itu, Anies-Muhaimin tidak akan menghentikan masuknya kompetitor UKM lokal dari luar negeri.
Editor’s picks
"Ini sebenarnya arahnya adalah perlindungan, tapi juga perlindungan yang facilitating. Kita ingin pelaku (usaha) lokal tumbuh, tapi juga jangan sampai kita menyetop kompetisi dari luar karena seringkali kita butuh kompetisi untuk meningkatkan daya saing," ucap Wijayanto.
Baca Juga: Optimalisasi Pendidikan, Ganjar Ingin Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen
3. Pemerataan akses dan kualitas layanan digital
Jaringan BTS Telkomsel di wilayah 3T (IDN Times/Istimewa)Infrastruktur digital jadi salah satu penopang untuk meningkatkan ekonomi digital. Anies-Muhaimin pun menyadari itu sehingga pemerataan akses dan kualitas layanan digital hingga pelosok Indonesia jadi salah satu kebijakan umum guna memaksimalkan potensi ekonomi digital Indonesia.
Wijayanto mengakui bahwa saat ini akses dan layanan digital di Indonesia belum merata. Hal itu terbukti lewat kualitas layanan digital yang belum semuanya menyentuh 4G.
"Saya berkomunikasi dengan beberapa petinggi operator seluler. Mereka mengatakan 92 persen telah ter-cover oleh layanan seluler, mayoritas masih 2G. Saya rasa 10 tahun lalu itu, mayoritas di daerah itu msh 2G sehingga perlu didorong selain akses, kualitas, dan harga terjangkau. Mohon maaf sekarang di Papua bayar 3 kali lipat dibandingkan Jakarta," beber dia.
4. Pemerintahan digital
Ilustrasi aparatur sipil negara (ASN). IDN Times/Ervan MasbanjarKebijakan umum terakhir Anies-Muhaimin untuk meningkatkan ekonomi digital RI adalah dengan mendongkrak pola pikir digital di kalangan pemerintah, baik pusat maupun daerah.
"Pemerintah sendiri sebagai regulator harus mempunyai mindset digital sebelum bicara digitalisasi dan ekonomi digital Indonesia," kata Wijayanto.
Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie mengindikasikan bahwa aparatur sipil negara (ASN) saat ini masih gagap teknologi digital. Menurut dia, cuma ada 30 persen ASN di seluruh Indonesia yang mampu mengadopsi cara-cara digital dalam pekerjaannya.
"Survei kita, mohon maaf Bu Sri Mulyani ASN kita baru 30 persen yang bisa mengadopsi cara kerja digital. Ini memang perlu pekerjaan rumah ini masih gagap teknologi digital. Menurut dia, cuma ada 30 persen ASN di seluruh Indonesia yang mampu mengadopsi cara-cara digital dalam pekerjaannya," kata Budi Arie.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
