Anggaran Ibu Kota Baru Tahun Ini Rp1,7 Triliun

Tersebar pada belanja K/L dan non K/L

Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku menyiapkan anggaran sebesar Rp1,7 triliun pada tahun ini yang akan digunakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur.

Anggaran tersebut tersebar ke dalam anggaran belanja masing-masing kementerian/lembaga (K/L) dan non K/L.

"Mengenai IKN tahun 2021, anggaran itu selalu ada di masing-masing kementerian lembaga. Jadi dari (Kementerian) PUPR ada belanja yang dipakai untuk mempersiapkan berbagai infrastruktur dasar di sana," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021).

1. Total anggaran di K/L dan non KL

Anggaran Ibu Kota Baru Tahun Ini Rp1,7 TriliunNagara Rimba Nusa sebagai pemenang sayembara desain IKN (IDN Times/ Kemenkoinfo RI)

Sri Mulyani menambahkan, beberapa K/L dan non K/L sudah memiliki anggaran untuk pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Jadi ada belanja di PUPR, Perhubungan, KLHK, dan ATR itu sebesar Rp800 miliar dan kemudian belanja di PDF atau Project Development Fund-nya itu Rp900 miliar yang sifatnya non K/L," jelas Sri Mulyani.

Baca Juga: Jokowi Ajak Asosiasi Arsitek Gabung Badan Otorita IKN

2. Biaya pembangunan IKN hanya satu persen dari APBN

Anggaran Ibu Kota Baru Tahun Ini Rp1,7 TriliunIDN Times/Sukma Shakti

Di sisi lain, pembangunan IKN di Kalimantan Timur disebut Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman membutuhkan anggaran hingga Rp500 triliun.

Dari anggaran tersebut, Fadjroel menyatakan hanya satu persen yang berasal dari anggaran fiskal APBN. Sementara sisa anggarannya bakal dipenuhi melalui berbagai alternatif sumber pembiayaan.

"Insya Allah mungkin menyerap cukup besar sekitar Rp500 triliun, di mana hanya satu persen yang dari APBN, selebihnya berasal dari berbagai sumber dengan berbagai metode pembiayaan," ujar Fadjroel, seperti dikutip IDN Times dari ANTARA.

3. Groundbreaking IKN diharapkan tahun ini

Anggaran Ibu Kota Baru Tahun Ini Rp1,7 TriliunPresiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di PPU untuk pertama kalinya sejak penentuan IKN baru (IDN Times/Yuda Almerio)

Pembangunan IKN sendiri memerlukan lahan seluas 256 ribu hektare dengan 5.600 hektare di antaranya bakal dibangun menjadi kawasan pemerintahan.

Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 410 ribu hektare guna mendukung langkah tersebut. Desain tentu mengikuti konsep dari Urban+ yang berjudul Nagara Rimba Nusa dengan tujuan menyandingkan alam dengan manusia.

Fadjroel mengatakan, pemerintah berharap groundbreaking atau peletakan batu pertama ibu kota baru bisa terealisasi tahun ini.

Adapun Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menargetkan bisa melakukan upacara peringatan kemerdekaan RI di ibu kota baru pada 17 Agustus 2024.

Baca Juga: Bappenas Harap Peletakan Batu Pertama IKN di Bulan Ramadan ini

Topik:

  • Anata Siregar

Berita Terkini Lainnya