Celios Ungkap Alasan Makan Bergizi Gratis Rentan Dikorupsi
- Pemerintahan Prabowo-Gibran menganggarkan Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025.
- Studi menunjukkan bahwa program MBG harus dijauhkan dari kepentingan politik agar tidak berubah menjadi proyek prestise yang hanya menguntungkan pihak tertentu.
Jakarta, IDN Times - Pemerintahan Prabowo-Gibran menganggarkan Rp71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025. Sebagai janji politik, program ini sudah pasti dijalankan, tetapi di balik janji tersebut, program MBG dihadapkan pada berbagai tantangan terkait efektivitas implementasi, keberlanjutan, transparansi pengelolaan anggaran hingga model penyalurannya.
Center of Economics and Law Studies (Celios) pun merilis studi terkait mitigasi risiko program MBG tersebut. Adapun temuan utama dari studi ini menunjukkan, program MBG harus dijauhkan dari kepentingan politik (vested interest) agar tidak berubah menjadi proyek prestise yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.
Sebanyak 46 persen masyarakat Indonesia menyoroti risiko inefisiensi penyaluran, sementara empat dari 10 responden mengkhawatirkan potensi korupsi dalam pelaksanaannya. Studi ini memperkirakan potensi kerugian hingga Rp8,5 triliun pada 2025 jika MBG tetap berjalan dengan skema sentralistik yang diusulkan saat ini.
Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar mengatakan, Presiden Prabowo harus hati-hati karena Indonesia telah lama dihantui oleh “bandit-bandit” yang melakukan praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan dalam berbagai sektor.
“Jangan sampai mereka menikam dari belakang, menyalahgunakan program ini sebagai peluang untuk menggerogoti anggaran negara demi kepentingan pribadi atau kelompok. Risiko inefisiensi anggaran juga harus diwaspadai, terutama terkait distribusi rantai pasok yang terlalu panjang, yang bisa memperburuk ketepatan sasaran dan menghambat keberlanjutan program ini,” kata Media, dikutip Minggu (5/1/2025).
1. Dukungan atas kebijakan berbasis ketahanan pangan lokal
Di sisi lain, temuan Celios juga menunjukkan, masyarakat Indonesia mendukung kebijakan berbasis ketahanan pangan lokal.
Sebanyak 59 persen responden menolak bahan pangan impor, menekankan pentingnya memanfaatkan produk domestik. Sebagai bagian dari solusi, pengadaan barang dan jasa untuk MBG disarankan melibatkan 85 persen produk lokal dan UMKM.
Pendekatan tersebut dinilai tidak hanya mendukung pelaksanaan program, tetapi juga berpotensi memberdayakan pelaku usaha kecil dan menengah serta memperkuat perekonomian lokal.
2. MBG mesti memihak peternak dan petani lokal
Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengungkapkan, program MBG perlu didasari pada keberpihakan pada peternak dan petani lokal, maupun vendor UMKM yang berdekatan dengan lokasi sekolah.
“MBG Jangan sampai menjadi celah masuknya berbagai pangan impor termasuk impor susu yang merugikan peternak lokal, berdampak ke berkurangnya serapan kerja, hingga mengancam stabilitas nilai tukar rupiah. Mitigasi risiko nya memang harus dimulai dari sistem pengadaan barang jasa yang pro produk lokal” tutur Bhima.
"Sebelum MBG efektif berjalan, kami mendorong pemerintah, terutama LKPP keluarkan regulasi teknis soal batas minimum konten lokal dalam pengadaan bahan baku MBG," sambungnya.
3. MBG tidak boleh pakai utang luar negeri
Selain itu, studi Celios juga menunjukkan, mayoritas masyarakat atau 79 persen menolak opsi pembiayaan melalui utang luar negeri, dan mendesak pemerintah mencari solusi pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Dukungan publik terhadap implementasi bertahap juga mencerminkan kehati-hatian, dengan 56 persen responden menyarankan MBG dimulai secara bertahap untuk mengurangi risiko kebocoran dana dan inefisiensi.
Peneliti Celios, Bakhrul Fikri mengungkapkan, bagaimanapun program MBG termasuk ke dalam program pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa yang rentan dengan terjadinya praktik korupsi.
“Makanan Bergizi Gratis yang seharusnya mampu mengentaskan kemiskinan struktural dengan perbaikan gizi anak malah menjadi program yang rentan dikorupsi. Risiko korupsi ini terdapat pada skema penyaluran yang rantai birokrasinya terlalu banyak dan tidak efisien," kata Fikri.
"Melihat track record korupsi pengadaan barang dan jasa selama ini, maka tingkat korupsinya bisa signifikan. Selain itu, belum ada prosedur dalam antisipasi pemalsuan data dan pengawasan pengelolaan dana. Terakhir, daripada menyalurkan MBG melalui unit baru yang sentralistik, sebaiknya disalurkan langsung ke sekolah,” ujar dia.
