Deretan Tokoh yang Soroti Gaya Hidup Mewah Pejabat Negara, Ada Jokowi!
Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta (DJP) Selatan II berinisial RAT yang ramai dibicarakan karena anaknya yang melakukan penganiayaan juga kerap memamerkan barang mewah di media sosial. (dok. Facebook KPP PMA Dua)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Gaya hidup mewah pejabat kembali disorot masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy Satrio kepada remaja bernama David. Mario sendiri merupakan anak dari Pejabat Pajak Eselon III bernama Rafael Alun Trisambodo.
Di dalam media sosialnya, Mario kerap memamerkan penggunaan Rubicon dan Harley. Hal tersebut kemudian menimbulkan kecurigaan dari masyarakat mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya.
Setelah ditelusuri lewat Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) 2021, pria dengan jabatan Kepala Bagian Umum tersebut memiliki kekayaan mencapai Rp56 miliar lebih.
Namun, tidak ada Rubicon dan Harley yang dilaporkan oleh Rafael dalam LHKPN 2021 miliknya. Kendaraan yang dilaporkan hanya Toyota Camry dan Toyota Kijang.
Berkaitan dengan hal tersebut, sejumlah tokoh pernah mengecam gaya hidup mewah para pejabat tersebut. Siapa saja ya? Berikut daftarnya!
Baca Juga: Pemilik Rubicon Diduga Anak Pejabat Pajak Aniaya Remaja sampai Koma
1. Presiden Jokowi
Jokowi pernah grogi dipanggil Bawaslu (Sekretariat Presiden)Presiden Joko "Jokowi" Widodo mengkritisi gaya hidup mewah pejabat, utamanya adalah aparat kepolisian. Dia menilai, gaya hidup mewah itu menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.
Jokowi mengimbau kepada para pejabat tinggi Polri untuk memiliki kepekaan mengenai kondisi ekonomi yang terjadi saat ini. Terlebih ekonomi global saat ini sedang dilanda krisis pascapandemik COVID-19.
"Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup jangan sampai di situasi yang sulit ada letupan sosial karena ada kecemburuan sosial ekonomi sehingga saya ingatkan yang namanya Kapolres, Kapolda, Pejabat uUtama, Pejabat Tinggi, ngerem total masalah gaya hidup," ucap Jokowi.
Jokowi lantas mengimbau supaya anggota Polri dan pejabat lainnya tidak memamerkan kemewahan untuk terlihat gagah di hadapan publik.
"Jangan gagah-gagahan karena merasa punya mobil atau motor gede yang bagus, hati-hati! Saya ingatkan hati-hati!" ujar dia.
Teknologi informasi digital yang masif saat ini menyebabkan terjadinya perubahan interaksi sosial. Dengan demikian, apapun yang dilakukan aparat kepolisian sangat mudah viral hingga jadi isu yang dikonsumsi masyarakat luas.
"Sosial media bisa mengabarkan bukan hanya TV, cetak, online, bahkan pribadi kita bisa menjadi surat kabar, media, yang setiap saat bisa memunculkan perilaku sehari-hari seperti apa. Meskipun sembunyi-sembunyi," ucap Jokowi.
2. Sri Mulyani
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (IDN Times/Ilman Nafi'an)Kecaman terhadap gaya hidup mewah pejabat juga datang dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati.
Bendahara Negara itu mengecam hidup mewah yang ditampilkan relasi atau keluarga anak buahnya di media sosial. Menurut dia, hal itu dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusinya.
"Kemenkeu mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga jajaran Kemenkeu yang menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kementerian Keuangan dan menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih dan profesional," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: DJP Kecam Gaya Mewah Anak Pejabat Pajak Aniaya Putra Pengurus GP Ansor
Editor’s picks
3. Listyo Sigit Prabowo
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan 'Rumah Kebangsaan' yang digagas oleh pemuda dan mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus. Peresmian itu digelar di Jalan Hang Lekir, Jakarta Selatan, Senin (27/6/2022). (dok. Humas Polri)Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga menjadi sosok yang mengecam gaya hidup mewah pejabat kepolisian.
Kecaman itu tertuang dalam surat telegram (ST)/30/XI/HUM.3.4/2019/DIVPROPAM per 15 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kadiv Propam Polri yang kala itu masih dijabat oleh Listyo sendiri.
ST ini berisi peraturan disiplin anggota Polri, kode etik, profesi Polri, dan kepemilikan barang mewah oleh pegawai negeri di Polri.
Berikut adalah 7 poin larangan pamer kemewahan bagi anggota Polri dan keluarganya.
1. Tidak menunjukkan, memakai, memamerkan barang-barang mewah dalam kehidupan sehari-hari baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik.
2. Senantiasa menjaga diri, menempatkan diri pola hidup sederhana di lingkungan institusi Polri maupun kehidupan bermasyarakat.
3. Tidak mengunggah foto atau video pada media sosial yang menunjukkan gaya hidup yang hedonis karena dapat menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Menyesuaikan norma hukum, kepatutan, kepantasan, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal.
5. Menggunakan atribut Polri yang sesuai dengan pembagian untuk penyamarataan.
6. Pimpinan kasatwil, perwira dapat memberikan contoh perilaku dan sikap yang baik, tidak memperlihatkan gaya hidup yang hedonis terutama Bhayangkari dan keluarga besar Polri.
7. Dikenakan sanksi yang tegas bagi anggota Polri yang melanggar.
Baca Juga: Respons Mahfud soal Dugaan Elite Polri Terlibat Kasus Jam Tangan Mewah
4. Suryo Utomo
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo. (dok. YouTube Direktorat Jenderal Pajak)Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, juga turut mengecam keras gaya hidup anak buah dari jajarannya yang suka memamerkan barang mewah di media sosial.
Dalam hal ini, Suryo mengacu pada kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio terhadap pelajar bernama David hingga koma.
Mario makin disorot karena suka memamerkan kendaraan mewah di media sosialnya, seperti mobil Rubicon, motor Harley Davidson, dan masih banyak lagi. Diketahui, Mario adalah anak dari Kepala Bagian Umum Kanwil Dirjen Pajak Jakarta (DJP) Selatan II, Rafael Alun Trisambodo.
“Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP,” ujar Suryo dikutip dari keterangan resmi, Rabu (22/2/2023).
Baca Juga: DJP Panggil Pejabat Pajak Buntut Anak Pamer Kendaraan Mewah
Topik:
Berita Terkini Lainnya
