Diduga Terlibat Korupsi Tower PLN, Begini Respons Dirut Bukaka
Direktur Utama PT Bukaka Teknik Utama, Irsal Kamarudin (IDN Times/Rendy Septian Anwar)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Nama PT Bukaka Teknik Utama Tbk (BUKK) ikut terseret dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT PLN (Persero). Direktur Utama BUKK, Irsal Kamarudin pun buka suara terkait hal tersebut.
Menurut dia, pihaknya akan terus berusaha bekerja sama dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) yang tengah menyelidiki kasus tersebut.
"Ini kan proses masih berjalan, kita serahkan ke Kejagung karena menurut kami, kami berjalan sesuai alurnya," ucap Irsal kepada wartawan di kantor Bukaka, Bogor, Rabu (3/8/2022).
Baca Juga: Eks Dirut Pertamina dan PLN akan Diperiksa KPK, Ada Apa?
1. Bukaka tidak bisa mendikte PLN
Kantor Pusat PLN (Dok. PLN)Bukaka, sambung Irsal, tidak bisa mendikte PLN mengingat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut diatur oleh Keputusan Presiden (Keppres). Irsal pun enggan berkata lebih banyak lagi selain menyerahkan penyidikan ke tangan Kejagung.
"Saya gak bisa bicara apa-apa, tapi kita serahkan ke Kejagung," ucap dia.
Baca Juga: Mau Jual Garbarata ke Eropa dan Timteng, Bukaka Ekspansi di India
2. Bukaka bantah lakukan monopoli
Suasana pabrik Bukaka Teknik Utama di Cileungsi, Bogor (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)Editor’s picks
Sebagai latar belakang, pada 2016 silam PLN melakukan pengadaan tower listrik sebanyak 9.085 set dari kebutuhan 120.000 set untuk 46.000 kilometer transmisi dalam rangka proyek listrik 35.000 MW.
Lantaran tower PLN standar dan bahan baku baja harus dari Krakatau Steel dengan harga yang sudah ditentukan maka Kementerian Perindustrian dengan konsultasi PLN, BPKP, dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) menetapkan harga jual per unit sesuai standar dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Perindustrian No.15/M.Ind/Per/3/2016.
Adapun Proyek 35.000 MW adalah Proyek Strategis Nasional (PSN) sesuai Perpres Nomor 3 tahun 2016 dan Perpres Nomor 4 tahun 2016 tentang Infrastruktur Ketenagalistrikan maka harus dipercepat dan sesuai dengan Perpres tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 54 tahun 2010 pasal 38 ayat 5a tidak perlu tender apabila ada harga standar dari pemerintah.
Dalam penunjukan awal, pengadaan PLN mengundang 14 perusahaan rekanan. Dari kebutuhan 9.085 set, Bukaka mendapat 1.044 set atau 11,5 persen.
"Artinya Bukaka tidak melakukan monopoli walaupun Ketua Asosiasi adalah salah satu Direksi Bukaka karena presentase pekerjaan untuk Bukaka tidak sebesar yang dibayangkan. Dari semua proses pengadaan tersebut dapat dinilai baik PLN dan rekanan telah bekerja sesuai aturan yang ada dan tidak ada kerugian negara karena bahan baku dan harga jual sudah ditentukan harganya sehingga supplier hanya seperti tukang jahit," tutur Irsal.
Baca Juga: PLN Cetak Laba Bersih Rp17,4 Trilian pada Semester I-2022
3. Steel tower jadi salah satu unit bisnis Bukaka
(Ilustrasi saluran udara tegangan extra tinggi) ANTARA FOTO/Mohammad HamzahDalam keterangan resmi Bukaka, steel tower business unit adalah unit usaha perseroan dengan kegiatan usaha manufaktur dan konstruksi jaringan transmisi tegangan tinggi dan ekstra tinggi di Indonesia, serta tower telekomunikasi.
Bukaka melalui unit usaha steel tower ini menjadi satu-satunya perusahaan di Asia Tenggara yang memiliki fasilitas testing tower berkapasitas hingga 500 kV.
Bukaka kemudian menarik sejumlah perusahaan besar untuk menjadi pelanggan atau klien mereka. Di antaranya adalah PT PLN, PT Centratama Menara Indonesia, PT Huawei Tech Investment, PT Tower Bersama Infrastruktur Tbk, dan PT Dayamitra.
Adapun kapasitas produksi unit usaha steel tower per bulan unit tersebut adalah sebesar 6.620 tob atau setara 402 set tower.
Berita Terkini Lainnya
