Erick Thohir: Alhamdulillah, 4 Pelindo Sudah Resmi Jadi Satu
Menteri BUMN Erick Thohir saat diwawancarai wartawan di Gedung Telkomsel Smart Office, Jakarta, Kamis (30/9/2021). (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bahwa penggabungan empat PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menjadi satu resmi dilakukan. Dengan demikian, tidak ada lagi Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV, melainkan hanya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.
"Alhamdulillah penggabungan empat BUMN pelabuhan, berintegrasi menjadi satu Pelindo sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan, dan PP dari Presiden Joko Widodo juga sudah disahkan," ujar Erick Thohir, dalam keterangan tertulis yang diterima IDN Times, Jumat (1/10/2021).
Baca Juga: Pelindo Merger, Pegawai Pelabuhan Tanjung Emas Syukuran Bareng Panti Asuhan
1. Tujuan penggabungan empat Pelindo menjadi satu
Arus kapal pada pelabuhan Pelindo I mengalami peningkatan pada SemesterI 2021. (DOK: Pelindo I)Erick kemudian mengungkapkan tujuan di balik penggabungan empat BUMN pelabuhan tersebut.
"Seperti yang sering saya ungkapkan, penggabungan ini dilakukan untuk membuat industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat dan meningkatkan konektivitas maritim di seluruh Indonesia, serta meningkatkan kinerja dan daya saing BUMN di bidang kepelabuhanan," kata dia.
Erick menambahkan, penggabungan keempat Pelindo ini akan dapat memaksimalkan sinergi dan penciptaan nilai tambah.
"Salah satunya terbuka peluang perusahaan untuk go global dan integrasi ini juga menempatkan Pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar kedelapan di dunia," ucapnya.
Baca Juga: Merger Pelindo I-IV Ditargetkan Rampung 1 Oktober 2021
2. Solusi atas biaya logistik Indonesia yang masih tinggi
Arus kapal pada pelabuhan Pelindo I mengalami peningkatan pada SemesterI 2021. (DOK: Pelindo I)Editor’s picks
Sebelumnya diberitakan, Direktur Utama Pelindo IV, Prasetyadi menerangkan bahwa merger empat Pelindo bisa menjadi solusi atas permasalahan biaya logistik yang masih tinggi di Indonesia.
Biaya logistik nasional saat ini termasuk lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain, yakni 23 persen dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Penyebabnya tak lain karena operasi dan infrastruktur pelabuhan saat ini belum optimal.
"Dengan kondisi tersebut, pemerintah akan melakukan integrasi Pelindo untuk meningkatkan konektivitas nasional dan standarisasi pelayanan pelabuhan, layanan logistik yang terintegrasi, serta meningkatkan skala usaha dan penciptaan nilai BUMN Layanan Pelabuhan melalui keunggulan operasional serta komersial dan keuangan," tutur Prasetyadi.
Prasetyadi menambahkan, integrasi Pelindo juga mampu menjadi sarana untuk memudahkan koordinasi pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di sekitar pelabuhan di daerah-daerah.
Dengan demikian, muncul peningkatan konektivitas hinterland yang akan berdampak pada meningkatnya volume ekspor impor dan trafik pelabuhan serta merangsang pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah.
Baca Juga: Pengamat: Target Penggabungan 4 Pelindo Tidak Jelas
3. Target penggabungan empat Pelindo dinilai tak jelas
Arus kapal pada pelabuhan Pelindo I mengalami peningkatan pada SemesterI 2021. (DOK: Pelindo I)Di sisi lain, pengamat BUMN, Herry Gunawan justru menganggap penggabungan empat Pelindo tidak memiliki target yang jelas dan urgensi mendesak.
"Target merger itu untuk apa, ini yang mesti diperjelas. Bukan hanya menggabungkan, kemudian menjadi besar, selanjutnya menarik pinjaman atau bikin subholding, kemudian IPO," ujar Herry, saat dihubungi oleh IDN Times, Kamis (2/9/2021).
Herry menambahkan, skenario dan tujuan merger yang tak jelas hanya akan memperbesar potensi terjadinya moral hazard alias risiko moral, bukan hanya di Kementerian BUMN, melainkan juga di empat Pelindo tersebut.
Herry mengaku khawatir penggabungan empat Pelindo tersebut hanya akan menjadi sekadar holding atau sub-holding dengan tujuan menjual saham tanpa adanya underlying proyek atau skenario besar di sektor pelabuhan.
"Jika ini terjadi, sekali lagi, potensi moral hazard sangat besar. Dari siapa yang akan kuasai sahamnya jika dilepas, hingga siapa pemegang bond-nya jika ujungnya dari merger adalah menerbitkan bond dalam jumlah besar," tutur dia.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
