Impor Kereta Bekas Gak Direstui, 200 Ribu Penumpang KRL Bisa Menderita
Suasana Stasiun KRL Commuter Line jalur Tanah Abang-Serpong. (IDN Times/Herka Yanis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) tidak mendapatkan restu dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk impor kereta bekas dari Jepang. Pengamat transportasi, Ki Darmaningtyas menyatakan, gagalnya impor kereta bekas tersebut bisa mengganggu layanan KRL Jabodetabek.
Hal itu lantaran PT KCI mesti mempensiunkan 10 dan 16 rangkaian KRL Jabodetabek secara berturut-turut pada 2023 dan 2024 mendatang.
Dengan demikian, bakal ada 120 unit kereta yang dipensiunkan tahun ini dan 228 unit kereta dipensiunkan pada 2024 mendatang.
"Bayangkan kalau satu unit KRL pada jam sibuk mampu membawa 200 penumpang dan sehari mereka mampu melayani 10 perjalanan, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani dalam sehari. Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak akan dapat dilayani," ucap Darmaningtyas kepada IDN Times, Jumat (3/3/2023).
Jika itu terjadi, Darmaningtyas yakin dampaknya akan jauh melebihi kehebohan pro kontra impor kereta bekas dari Jepang itu sendiri.
Baca Juga: Kemenperin: INKA Bisa Bikin, Kenapa Harus Impor Kereta dari Jepang?
1. Kapasitas INKA masih terbatas
Ilustrasi Commuterline/KRL (ANTARA FOTO/Reno Esnir)Darmaningtyas menyoroti pernyataan Sekretaris Jenderal Kemenperin, Dody Widodo yang menyebutkan bahwa impor kereta bekas dari Jepang tidak perlu karena sudah ada PT Industri Kereta Api (INKA).
Menurut Dody, PT INKA mampu memproduksi kereta untuk kebutuhan KCI Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Darmaningtyas menyebut Dody tidak memahami persoalan di lapangan.
"Kapasitas PT INKA itu masih terbatas. PT INKA saat ini masih menyelesaikan pembuatan sarana (kereta baru) yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi dan itu saja belum selesai, tidak bisa tepat waktu seperti yang dijanjikan. Kemudian membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," tutur dia.
Baca Juga: Soal Impor Kereta dari Jepang, DPR: Masa Rakyat Dikasih yang Bekas
2. INKA baru bisa menyediakan kereta baru buat KCI pada 2025
Editor’s picks
PT INKA (Persero) (inka.co.id)Selain itu, Darmaningtyas juga membeberkan fakta bahwa INKA baru bisa menyediakan kereta baru buat KRL Jabodetabek pada akhir 2025.
Hal tersebut tercantum dalam kontrak antara KCI dan INKA yang nilainya mencapai Rp4 triliun.
"Tahun ini ada 120 unit (10 trainset) dan tahun 2024 ada 228 unit (16 trainset) yang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis. Kalau KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis, tetapi tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan. Kalau ada sarana yang harus diganti, tapi tidak ada penggantinya, lalu layanan penumpang akan memakai apa?" kata Darmaningtyas.
3. Penolakan impor kereta bekas dari Jepang dapat dukungan dari DPR
Gedung DPR RI (IDN Times/Kevin Handoko)Di sisi lain, langkah Kemenperin menolak impor kereta bekas dari Jepang mendapatkan dukungan DPR.
Wakil Ketua Komisi VII DPR, Bambang Hariyadi mengatakan, akyat Indonesia mesti diberikan yang terbaik untuk kebutuhan transportasinya. Impor kereta bekas dari Jepang dinilai Bambang tidak sejalan dengan semangat Presiden Joko "Jokowi" Widodo yang selalu ingin memberikan hal terbaik buat rakyatnya.
"Sudah menjadi kewajiban kita semua, pemerintah dan juga DPR untuk memberikan yang terbaik untuk rakyat. Mobil listrik untuk pejabat saja dibelikan baru, masa untuk transportasi rakyat dikasih barang bekas yang sudah berusia 28 tahun," ucap Bambang kepada IDN Times, Kamis (2/3/2023).
Bambang pun kemudian menyoroti dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT KCI dan PT INKA.
Kedua BUMN itu mestinya bisa bersinergi untuk menghadirkan kereta baru yang bisa digunakan oleh masyarakat.
"Produsen BUMN, usernya BUMN. Masa serumah gak bisa saling perkuat. Seharusnya kan sesama BUMN bisa saling mendukung. Kecuali produsennya swasta, ada potensi tidak bisa sinergi," ujar Bambang.
Baca Juga: Jajal Kereta Panoramic, Menhub: Kereta dan Rutenya Bisa Ditambah
Berita Terkini Lainnya
