Indonesia Berpotensi Masuk dalam 'Jebakan Utang China'
Xi Jinping dan Jokowi (ANTARA FOTO/REUTERS/Thomas Peter/Biro Pers Kepresidenan RI)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Sebagai salah satu negara dengan kemampuan ekonomi terbesar dunia, China pernah ditasbihkan sebagai negara pemberi utang terbesar. Negara yang dipimpin Presiden Xi Jinping tersebut tercatat memberikan pinjaman ke negara-negara lain dengan total lebih dari enam persen produk domestik bruto (PDB) global.
Status sebagai negara pemberi utang terbesar di dunia tak terlepas dari program Belt Road Initiative (BRI) atau One Belt One Road (OBOR) yang diusung oleh pemerintah China.
Program OBOR memungkinkan China memberikan pinjaman hingga total 8 triliun dolar Amerika Serikat (AS) untuk pembangunan infrastruktur ke negara-negara di Eropa, Asia, dan Afrika.
Pinjaman atau utang dari Pemerintah China lewat program OBOR biasanya diberikan kepada negara-negara berkembang yang hendak membangun infrastruktur di dalam negaranya masing-masing.
Indonesia pun menjadi satu dari sekian banyak negara di dunia yang mendapatkan pinjaman dari China tersebut. Salah satunya pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
1. Sisi negatif OBOR
Facebook / boronebeltoneroadProgram OBOR dideklarasikan pertama kali oleh Xi Jinping pada 2013 silam. Proyek ini adalah suatu strategi pembangunan infrastruktur global yang berfokus pada konektivitas dan kerja sama antara negara-negara di Asia, Eropa, dan Afrika.
Hal tersebut guna menghubungkan negara di benua-benua tersebut dengan China melalui Sabuk Ekonomi Jalur Sutra (SREB) berbasis daratan dan Jalur Sutra Maritim (MSR) lintas samudra.
Bisa dibilang, proyek OBOR merupakan adaptasi modern Jalur Sutra dari Marco Polo pada masa lalu dengan China sebagai satu kawasan utamanya.
Namun, banyak analis menduga bahwa OBOR merupakan akal-akalan pemerintah China untuk memperoleh dukungan sebagai upayanya menjadi negara adidaya yang menyaingi Amerika Serikat (AS).
Negara-negara yang diberikan pinjaman nantinya bakal merasa utang budi dengan Pemerintah China sehingga membuat mereka memiliki jalan yang terbuka lebar untuk menguasai perpolitikan dunia.
Dari situ kemudian muncul sisi negatif OBOR, yakni pada skema yang akan terjadi jika negara-negara debitur tidak mampu membayar utangnya ke China.
Pemerintah China bisa dengan semena-mena mengambil aset atau infrastruktur milik negara yang tidak bisa membayar utangnya dan hal itu kemudian disebut sebagai 'Jebakan Utang China' atau 'China's Debt Trap Diplomacy.'
Adapun, beberapa negara yang masuk dalam jebakan tersebut di antaranya adalah Sri Lanka, Pakistan, Kenya, hingga Maladewa.
Baca Juga: Utang Luar Negeri RI ke China Turun, Pengamat: Jangan Senang Dulu
2. Bisakah Indonesia masuk dalam Jebakan Utang China?
Ilustrasi Utang. (IDN Times/Aditya Pratama)Indonesia sebagai negara yang menerima pinjaman dari China untuk membangun infrastruktur Kereta Cepat Jakarta-Bandung pun tak terlepas dari kemungkinan masuk dalam Jebakan Utang China.
Editor’s picks
Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira saat diwawancarai oleh IDN Times, Kamis (16/9/2021).
"Mungkin saja (masuk Jebakan Utang China) karena memang ada tanda-tanda ke arah sana. Salah satunya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Itu kan akhirnya jadi polemik karena biaya operasionalnya meningkat sangat signifikan," kata Bhima.
Bhima menambahkan, lonjakan biaya operasional hingga Rp100 triliun lebih menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kesalahan yang disengaja pada saat perencanaan.
"Biaya itu tidak dihitung dengan betul karena melonjaknya tidak wajar," ujar dia.
3. Kereta Cepat Jakarta-Bandung bisa mangkrak atau diambil alih China
(Proyek kereta cepat Jakarta Bandung, investasi Tiongkok di Indonesia) Dok.KemenhubBhima pun tak segan menyebutkan bahwa Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah proyek infrastruktur yang dipaksakan. Pemerintah pun memiliki peluang yang tidak terlalu besar untuk bisa menanggung utang dari proyek tersebut.
"Sehingga mau tidak mau ada dua opsinya. Kalau dibiarkan jadi mangkrak dan menimbulkan cost, akan jadi biaya dan juga secara politik tidak baik. Sementara kalau dilanjutkan akan ada dua opsi lagi," ujarnya.
Jika dilanjutkan, sambung Bhima, opsi yang pertama adalah pemerintah mesti melakukan renegosiasi dengan kreditur, dalam hal ini Pemerintah China terkait utang tersebut.
Namun, hal tersebut tentunya menimbulkan banyak konsekuensinya seperti bunganya menjadi lebih mahal, beban utang menjadi lebih meningkat, dan kemungkinan pencaplokan beberapa proyek infrastruktur kereta cepat oleh Pemerintah China.
"Sangat mungkin ketika sudah jadi, pengelolaannya akan diserahkan ke kreditur atau pihak yang ditunjuk oleh kreditur (Pemerintah China)," kata Bhima.
Untuk diketahui, jumlah utang luar negeri Indonesia (ULN) Indonesia ke China saat ini berdasarkan data Bank Indonesia (BI) mencapai 21,120 miliar dolar AS atau setara dengan Rp301 triliun.
Kenaikannya hampir enam kali lipat sejak 2011 lalu yang hanya sebesar 3,7 miliar dolar AS.
4. Jebakan Utang China bisa berdampak langsung ke masyarakat
Ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)Tidak hanya sebatas urusan antar pemerintah, Jebakan Utang China juga bisa berdampak langsung terhadap masyarakat Indonesia.
Bhima menjelaskan bahwa efek yang ditimbulkan dari Jebakan Utang China adalah masyarakat harus membayar lebih mahal jika ingin menggunakan infrastruktur.
"Efeknya ya kita (masyarakat) harus membayar lebih mahal karena sudah menjadi business to business. Ini kan infrastruktur publik, kok jadi mahal?" kata dia.
Sebuah kenyataan yang tidak adil bagi masyarakat bila itu terjadi mengingat mereka tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah dan pajaknya pun diambil, tetapi harus tetap terkena dampak dari Jebakan Utang China.
Baca Juga: Utang Luar Negeri Tembus Rp5.917 Triliun per Juli 2021
Berita Terkini Lainnya
