KAI Minta Bantuan Pemerintah Atasi Utang Proyek Kereta Cepat
Depo Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh. (IDN Times/Yogi Pasha)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI berharap bantuan pemerintah terkait utang Rp6,9 triliun dari China Development Bank (CDB). Adapun utang tersebut digunakan KAI untuk menutup pembengkakkan biaya alias cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.
EVP Corporate Secretary KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan bahwa utang tersebut sepenuhnya tanggungan KAI yang menjadi pemimpin konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam proyek KCJB.
Maka dari itu, pemerintah diminta KAI mampu meringankan beban perusahaan guna melunasi utang tersebut.
"Bagaimana cara melunasinya? Saya pikir banyak ya, artinya kita meminta dukungan gitu ya karena kan namanya infrastruktur dibebankan ke operator berat sekali ya. Masa bangun trek itu dibebankan ke kita yang cuma nyari tiket, kan istilahnya begitu ya," ujar Raden Agus dalam pernyataannya, dikutip Rabu (24/4/2024).
1. Jenis bantuan yang diminta KAI dari pemerintah
Berpetualang Pakai Whoosh, Persingkat Waktu Jelajah Jakarta-Bandung (IDN Times/Feny Maulia Agustin)Beberapa jenis bantuan yang diminta KAI dari pemerintah di antaranya adalah penyertaan modal negara (PMN), pembebasan biaya Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) pada kereta konvensional, pembebasan pajak, dan pembebasan biaya penggunaan rel (Track Access Charge/TAC).
Raden Agus menjelaskan, khusus untuk biaya IMPO sudah ada regulasi yang mengatur agar dibebankan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
"PMN wajib lah karena itu kan dukungan dari pemerintah. Yang kedua, kalau aset pemerintah kita dikenakan namanya Track Access Charge. Nah kita minta ya ini diskip lah gitu kita kan, sedang berusaha untuk itu termasuk yang jarak jauhnya," ujar dia.
Baca Juga: Cara Buka Rekening BRI Online Lewat HP, Proses Cepat Cuma 10 Menit
2. KAI sudah ajukan bantuan ke pemerintah
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (26/1/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)Editor’s picks
Namun, untuk bantuan lainnya KAI telah mengajukan ke Komite KCJB yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Komite KCJB juga beranggotakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
"Sudah mengajukan.Keputusannya masih belum, tapi kita berharap ya itu didukung, kalau gak, agak susah kita," kata Raden Agus.
3. Pembengkakkan biaya proyek KCJB tembus Rp18 triliun
Ilustrasi kereta Whoosh (IDN Times/Dhiya Awlia Azzahra)3. Pembengkakkan biaya proyek KCJB tembus Rp18 triliunSebelumnya diberitakan, nilai cost overrun proyek KCJB disepakati sebesar 1,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp18,76 triliun.
Pembengkakan biaya itu disebabkan adanya perbedaan biaya pembangunan kereta cepat di China dan Indonesia, yang berasal dari pembebasan lahan, biaya persinyalan, dan sebagainya.
CDB memberikan pinjaman kepada KAI sebesar 448 juta dolar AS atau setara Rp6,99 triliun. Berdasarkan laporan fakta material yang disampaikan KAI kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), pinjaman itu dicairkan CDB dalam dua seri, yakni dolar AS dan Yuan China.
Pencairan dilakukan dalam dua seri, yakni tertanggal 7 Februari 2024 untuk Fasilitas A dengan nominal 230,9 juta dolar AS atau setara Rp3,6 triliun. Kedua, Fasilitas B 1,54 miliar Yuan China atau setara 217 juta dolar AS (Rp3,3 triliun) tertanggal 5 Februari 2024.
Adapun pinjaman itu diteruskan kepada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yakni konsorsium BUMN yang memiliki 60 persen saham di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Konsorsium itu terdiri dari empat BUMN, yakni KAI, PT Wijaya Karya (Persero) tbk atau WIKA, PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) atau PTPN VIII. Dalam konsorsium itu, KAI menjadi pemegang saham mayoritas.
“Pencairan tersebut langsung diteruskan ke PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) pada tanggal 7 Februari 2024,” tulis fakta material tersebut, Selasa (13/2/2024).
Baca Juga: Tarif KRL Naik Tahun Ini? Begini Bocoran dari KAI Commuter
Topik:
Berita Terkini Lainnya
