Luhut Dapat Tugas Baru Lagi dari Jokowi, Apakah Itu?
Presiden Timor Leste, Jose Ramos-Horta dan Luhut Binsar Pandjaitan berbincang bersama sebelum pelantikan PM Xanana Gusmao pada Sabtu (1/7/2023). (IDN TImes/Alya Achyarini)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan tugas baru kepada Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengkoordinasikan percepatan layanan digital di pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Luhut dalam unggahan di akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan pada Jumat (12/1/2024). Jokowi, kata Luhut, menekankan kepada seluruh menterinya untuk mengkonsolidasikan seluruh layanan pemerintahan dalam satu portal nasional.
"Tujuannya agar pemerintah punya data yang akurat terkait jumlah ASN di setiap instansi, berapa banyak bantuan sosial yang harus didapatkan oleh masyarakat, bahkan sampai angka kemiskinan tiap daerah, dan sebagainya," kata Luhut.
1. Tugas baru Luhut
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI), Luhut Binsar Pandjaitan (IDN Times/Margith Juita Damanik)Luhut pun diberi tugas baru oleh Jokowi untuk menjadi koordinator dalam percepatan layanan digitalisasi di pemerintahan tersebut.
"Melalui arahan ini pula, Presiden memberikan tugas baru kepada saya untuk mengkoordinasikan percepatan digitalisasi pemerintahan pada kementerian dan lembaga terkait untuk masuk dalam sistem. Kita berharap Juli atau Agustus 2024 itu sudah selesai," ujar dia.
Baca Juga: BYD Meluncur di RI Pekan Depan, Luhut: Tak Kalah dengan Tesla
2. Belajar dari pengalaman
Editor’s picks
Apa yang diinginkan Jokowi menurut Luhut berdasarkan pengalaman pemerintah dengan E-katalog dan Simbara.
Hal-hal tersebut diakui Luhut membuat Indonesia jadi jauh lebih efisien dan membuat penerimaan pajak negara juga meningkat. Kemudian, pemerintah langsung bisa mendeteksi atau blocking sistem yang jalan kalau institusi belum memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada sehingga dia tidak bisa keluar atau ekspor barangnya dia.
"Nah itu Menteri PAN-RB sudah bekerja dan kami besok juga bicarakan di sini dengan tim. Kita akan gunakan Peruri nanti sebagai action dan kemudian kita juga akan restructuring Peruri ini sehingga betul-betul bisa mampu mengakomodasi ini," kata Luhut.
3. Mencegah pemborosan belanja
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Luhut menambahkan, Jokowi merasa bahwa sekarang saat yang tepat untuk menyederhanakan layanan berbasis digital yang dimiliki oleh kementerian/lembaga (K/L).
Hal itu bukannya tanpa alasan, Jokowi tidak ingin ada pemborosan dari sisi belanja infrastruktur digital.
"Agar mencegah terjadinya pemborosan belanja untuk infrastruktur digital dan yang paling penting masyarakat semakin dimudahkan dalam urusan pelayanan," kata Luhut.
Berita Terkini Lainnya
