Pengamat: Penerapan Iuran Pariwisata Lewat Tiket Pesawat Tak Etis
Suasana bandara Soekarno-Hatta (dok. Kemenhub)
Intinya Sih...
- Iuran pariwisata lewat tiket pesawat dianggap tidak etis oleh Pengamat Penerbangan, Alvin Lie.
- Alvin mempertanyakan penggunaan dan pengawasan iuran pariwisata yang diambil pemerintah, mengingat dana tersebut berasal dari masyarakat.
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Pengamat Penerbangan, Alvin Lie mengkritisi keras rencana pemerintah tarik iuran pariwisata lewat tiket pesawat. Dia bahkan menyebut hal itu sebagai kebijakan yang tidak etis.
"Jadi saya menilai rencana pemungutan iuran pariwisata melalui tiket itu tidak etis. Pemerintah mau uangnya, tapi tidak mau kelihatan bahwa mereka yang memungut seolah-olah harga tiket naik," kata Alvin kepada IDN Times, Senin (22/4/2024).
Alvin menambahkan, penerapan iuran pariwisata lewat tiket pesawat seolah-seolah membuat harga tiket pesawat jadi naik, padahal harganya tidak naik, tetapi justru komponen-komponen lain yang diselipkan.
Baca Juga: Penerapan Iuran Pariwisata Lewat Tiket Pesawat Dipertanyakan
1. Pengawasan penggunaan dana dipertanyakan
Pesawat di Bandara Raden Inten II. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)Selain menyebutnya tidak etis, Alvin juga mempertanyakan penggunaan iuran pariwisata tersebut dan siapa pihak yang mengawasi. Hal itu penting diketahui mengingat iuran pariwisata yang diambil pemerintah adalah dana masyarakat.
Menurut Alvin, masyarakat harus bisa mengawasinya bagaimana pertanggungjawaban dari penggunaan iuran pariwisata tersebut.
"Itu tidak bisa sembarangan. Seperti dana zakat saja kan ada badannya. Badan amil zakat, itu yang mengelola dan mengawasi. Dapat diawasi ada transparansinya di sana," tutur dia.
"Ini kok, enak banget mau memungut dana dari masyarakat. Tidak jelas peruntukannya apa, bagaimana penggunaannya, bagaimana pengawasannya, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi, saya menentang keras rencana pemungutan dana tari wisata itu melalui tiket pesawat," sambung Alvin.
Editor’s picks
Baca Juga: Pemerintah Bersiap Tarik Iuran Pariwisata Melalui Tiket Pesawat
2. Tidak semua penumpang pesawat pelaku pariwisata
Aktivitas Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Kulon Progo, DI Yogyakarta. (IDN Times/Herka Yanis)Sebelumnya, Alvin berpendapat tidak semua penumpang pesawat merupakan pelaku pariwisata, sehingga iuran tersebut terasa tidak adil jika dibebankan kepada para penumpang pesawat.
"Apakah semua penumpang pesawat itu pelaku wisata? Dan kenapa hanya angkutan udara? Yang pasti pelaku wisata itu kan orang yang tinggal di hotel, misalnya atau di obyek-obyek wisata. Kenapa dibebankan pada pengguna jasa penerbangan?" ucap Alvin.
3. Kebutuhan orang untuk terbang bermacam-macam
Ilustrasi penumpang naik pesawat rute Jakarta-Lombok. (IDN Times/Muhammad Nasir)Alvin menambahkan, kebutuhan orang untuk terbang tidak hanya untuk berwisata. Ada orang yang menggunakan pesawat untuk mengunjungi keluarga dan bahkan pergi menghadiri undangan.
Lalu, menurut Alvin, sekitar 70 persen lebih orang terbang menggunakan pesawat untuk urusan dinas, bisnis, rapat kerja, dan sebagainya. Hal itu diketahui Alvin lewat survei yang dilakukannya bersama tim pada akhir Januari silam di lima bandara besar Indonesia, seperti Soekarno-Hatta, Kualanamu, Juanda, I Gusti Ngurah Rai, dan Sultan Hasanuddin.
"Lewat metode wawancara langsung dengan pemegang boarding pass. Jadi, yang diajak bicara ini adalah orang yang sudah pegang boarding pass, bukan sembarangan orang. Kemudian jumlah responden 7.414 orang. Pengguna jasa penerbangan yang tujuannya murni untuk wisata atau liburan itu hanya 12,1 persen. Lantas kamu mau dibebani macam-macam biaya ini, untuk apa?" papar Alvin.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
