Sri Mulyani: 27 Juta Orang Dapat Vaksinasi Berbayar Tahun Depan
Sri Mulyani Peringati Hari Pajak 2021 (Dok. Tangkapan Layar Youtube Direktorat Jenderal Pajak)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa vaksinasi mandiri atau berbayar dilakukan tahun depan. Pemerintah bahkan menargetkan lebih dari 20 juta orang mendapatkan vaksinasi berbayar tersebut.
Hal itu terungkap dalam paparan yang disampaikan Sri Mulyani kepada Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu (25/8/2021).
Dalam paparan tersebut, Sri Mulyani mencantumkan angka 27 juta orang yang akan mendapatkan vaksinasi mandiri.
"Untuk mereka yang akan melakukan boosting dan vaksinasi mandiri juga akan dibuka ruangan untuk tahun depan. Namun, pemerintah menjamin agar program vaksinasi tercapai untuk herd immunity," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Vaksinasi COVID-19 Berbayar Diadakan Tahun Depan
1. Pemerintah memprioritaskan pemberian vaksinasi gratis
ilustrasi vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Uni Lubis)Kendati begitu, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan vaksinasi gratis bagi masyarakat.
Bendahara negara itu juga memastikan bahwa vaksin untuk masyarakat miskin yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) BPJS Kesehatan akan diamankan stoknya.
"Kita tetap akan melakukan pengadaan dan pemberian vaksin gratis, tapi kepada kelompok penduduk yang memang sudah jadi target, yaitu 70 persen penduduk atau 189 juta orang. Dalam hal ini kelompok penduduk, yaitu penerima PBI harus di-secure vaksinasinya," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Pemerintah Bisa Bayar Utang, Bagaimana Caranya?
2. Anggaran untuk vaksinasi
Ilustrasi Anggaran. (IDN Times/Aditya Pratama)Dalam paparan, Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa anggaran untuk bidang kesehatan pada 2022 mendatang adalah sebesar Rp77,05 triliun.
Sebanyak Rp38,44 triliun bakal digunakan untuk pengadaan vaksin bagi yang gratis maupun mandiri atau berbayar.
Selain itu, pemerintah juga turut menyediakan anggaran untuk dukungan vaksinasi pusat senilai Rp3 triliun dan juga anggaran sebesar Rp6,5 triliun sebagai antsipasi munculnya varian COVID-19 yang baru selain Delta.
3. Vaksinasi berbayar sudah dibatalkan Jokowi
Apotek Kimia Farma di Blok M, Jakarta Selatan. (IDN Times/Helmi Shemi)Terkait vaksinasi berbayar, pada bulan lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo telah mencabut aturan vaksinasi berbayar.
Hal itu lantaran publik banyak yang tidak setuju terkait vaksinasi berbayar yang bakal dilakukan oleh PT Kimia Farma Tbk.
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, 16 Juli lalu.
Menurut Pramono, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, semua vaksin harus diberikan secara gratis kepada masyarakat.
Baca Juga: Ini Strategi Sri Mulyani Dongkrak Penerimaan Pajak Tahun Depan
Berita Terkini Lainnya
