Sri Mulyani: Harga Vaksinasi Berbayar Ditentukan Menkes
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam acara Pajak Bertutur 2021 (dok. Youtube Direktorat Jenderal Pajak)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa harga vaksinasi berbayar yang dimulai tahun depan masih belum ditentukan. Bendahara negara tersebut menyerahkan sepenuhnya urusan penetapan harga vaksinasi mandiri atau berbayar ke Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.
"Demikian juga tentang harganya. Yang jelas, meskipun ini mandiri, berbayar sendiri, ini harganya nanti akan ditetapkan oleh Kemenkes," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu (25/8/2021).
Baca Juga: Menkes Budi Disomasi karena Belum Cabut Permenkes Vaksin Berbayar
1. Menkes juga akan tentukan jenis vaksin yang digunakan
Ilustrasi Vaksinasi COVID-19 (IDN Times/Herka Yanis).Sri Mulyani kemudian menyampaikan bahwa jenis vaksin yang akan digunakan dalam vaksinasi berbayar juga akan ditentukan oleh menkes. Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut berharap vaksinasi berbayar bisa menggunakan Vaksin Merah Putih yang memang produksinya bakal dimulai tahun depan.
"Pak Menkes nanti akan tentukan mereknya apa saja. Namun, kita berharap kita tahun depan sudah bisa memproduksi Vaksin Merah Putih tentunya, termasuk yang nanti pengadaan dari pemerintah sendiri yang kita harapkan akan bisa mendukung kenaikan atau pengadaan untuk Vaksin Merah Putih kita," tutur Sri Mulyani.
2. Vaksinasi berbayar tergantung situasi COVID-19 tahun depan
Editor’s picks
Ilustrasi Lonjakan Kasus Virus COVID-19. (IDN Times/Aditya Pratama)Kendati begitu, Sri Mulyani menyatakan bahwa kebijakan vaksinasi berbayar masih tentatif. Hal itu tergantung dengan situasi COVID-19 tahun depan. Jika COVID-19 masih menjadi pandemik dan membutuhkan herd immunity, vaksinasi akan dipenuhi secara gratis menggunakan APBN.
"Namun, nanti seiring dengan kemungkinan terjadinya perubahan pandemi menjadi endemi dan tentu akan memunculkan kebutuhan untuk mereka yang akan melakukan booster, maka kita memungkinkan untuk dibuka kemungkinan untuk vaksin mandiri," ucap Sri Mulyani.
Baca Juga: Speedlab Indonesia Angkat Bicara soal Daftar Vaksin COVID-19 Berbayar
3. Mekanisme vaksinasi berbayar akan dibahas bersama Kemenkes dan BPJS Kesehatan
ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Herka Yanis).Oleh karenanya, Sri Mulyani menambahkan bahwa aturan vaksinasi berbayar selanjutnya bakal dibahas oleh Menkes Budi Gunadi dan juga BPJS Kesehatan. Aturan tersebut meliputi mekanisme dan siapa-siapa saja yang vaksinasinya berbayar maupun gratis.
"Karena nanti akan melibatkan BPJS, yang mana yang akan mandiri dan mana yang gratis. Jadi nanti kita akan diskusi dengan Pak Menkes dan BPJS Kesehatan," ujar Sri Mulyani.
Baca Juga: Mahfud Ungkap Awal Mula Usulan Vaksin COVID-19 Mandiri Berbayar
Topik:
Berita Terkini Lainnya
