Sri Mulyani Kesal Pemda Kurang Gercep Manfaatkan APBD
dok. Youtube/Kementerian Keuangan - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi April 2021, Kamis (22/4/2021)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali mengeluhkan tentang masih minimnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan oleh pemerintah pusat.
Pemda, menurut Sri Mulyani, masih belum bisa bertindak sejalan dengan pemerintah pusat perihal melakukan tindakan countercyclical dalam penanganan COVID-19.
"Belanja daerah kita masih rendah, pada saat kita tadi melakukan countercyclical action, yaitu pemerintah pusat menggunakan belanjanya untuk melindungi rakyat, memulihkan ekonomi, belanja daerah lebih banyak hanya untuk belanja pegawainya daripada menolong masyarakat," jelas Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (25/5/2021).
Baca Juga: Realisasi PEN Baru Sentuh 26,3 Persen per 21 Mei 2021
1. Ratusan triliun rupiah dana transfer dari pemerintah pusat masih tersimpan dalam simpanan pemda
.jpg)
Ilustrasi Uang (IDN Times/Arief Rahmat)Kegeraman Sri Mulyani terkait lambatnya kinerja pemda dalam mengelola APBD tercermin melalui banyaknya dana transfer dari pemerintah pusat yang masih menjadi simpanan pemda. Angkanya bahkan terus bertambah dalam tiga bulan terakhir dan hal tersebut semakin membuat Sri Mulyani kecewa.
"Dana yang sudah ditransfer masih masuk dalam simpanan pemda di perbankan yang mencapai Rp194,54 triliun. Ini naik tiga bulan berturut-turut makin tinggi," tegas dia.
Jadi, lanjut Sri Mulyani, APBD belum bekerja secara sinkron dan optimal seiring serta seirama dengan APBN yang sudah digunakan untuk membantu masyarakat.
2. Belanja pemda masih didominasi oleh belanja pegawai
Ilustrasi gaji (IDN Times/Arief Rahmat)Editor’s picks
Sri Mulyani kemudian menuturkan data terkait belanja pemda yang masih didominasi untuk belanja pegawai.
"Kita lihat realisasi untuk belanja pegawai sampai 21 persen atau Rp84,63 triliun dari total APBD yang sudah dibelanjakan sampai April 2021, Rp143,89 triliun," imbuhnya.
Total belanja APBD tersebut juga relatif lebih rendah atau hanya 12,7 persen jika dibandingkan dengan capaian pada April 2020 silam, yakni Rp157,19 triliun atau 15,9 persen dari total APBD 2020.
"Ini mayoritas untuk pembayaran pegawai atau gaji, sedangkan belanja barang dan jasa Rp31,04 triliun atau 10,2 persennya, dan belanja modal sangat kecil Rp7,94 triliun dan belanja lainnya adalah Rp20,28 triliun," ungkap Sri Mulyani.
Adapun, daerah yang penyerapan belanja agregar tertinggi adalah DKI Jakarta, Gorontalo, Kalimantan Selatan, yakni sebesar 16 persen. Sementara Papua menjadi daerah dengan serapan terendah, yaitu 5,8 persen.
Baca Juga: Dorong PEN, Jokowi Minta Dana APBD Jangan Cuma 'Parkir' di Bank
3. Pemda sangat mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat
IDN Times/Sukma ShaktiDi sisi lain, dari sisi pendapatan, Sri Mulyani menyatakan bahwa realisasi hingga akhir April ini masih lebih rendah bila dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Pada April 2020, realisasi pendapatan APBD pemda mencapai Rp251,8 triliun, sedangkan pada April 2021, realisasi pendapatannya baru Rp218,71 triliun.
Menurut Sri Mulyani, hal tersebut terjadi lantaran disebabkan salah satunya oleh masih sedikitnya pendapatan asli daerah alias PAD yang diterima oleh pemda. Data Kemenkeu menunjukkan, PAD pemda pada April 2020 sebesar Rp58,81 triliun atau lebih tinggi dibandingkan April tahun ini yang hanya Rp50,07 triliun.
"Ini menggambarkan pemda belum pulih pendapatan asli daerahnya, pajak-pajak daerah terutama restoran, hotel mengalami penurunan sangat drastis makanya terlihat mereka mengalami penurunan sehingga pemda ini menjadi lebih tergantung pada transfer dari pusat," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Airlangga: Realisasi PEN Mencapai Rp183,89 Triliun hingga 21 Mei 2021
Topik:
Berita Terkini Lainnya
