Realisasi PEN Baru Sentuh 26,3 Persen per 21 Mei 2021
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers APBN Kita, Selasa (23/3/2021) (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran yang digunakan untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021. Per 21 Mei 2021, realisasi PEN sudah menyentuh angka 26,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp699,43 triliun.
"PEN kita 2021 sudah terealisir Rp183,98 triliun dari Rp699,43 triliun," ujar Sri Mulyani, dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (25/5/2021).
Adapun realisasi anggaran program PEN tersebut masih didominasi oleh beberapa sektor seperti kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta insentif usaha.
Baca Juga: Airlangga: Realisasi PEN Mencapai Rp183,89 Triliun hingga 21 Mei 2021
1. Realisasi PEN di sektor kesehatan
Ilustrasi vaksin (Dok. ANTARA FOTO)Untuk sektor kesehatan, realisasi PEN baru menyentuh 18 persen dari total pagu Rp172,84 triliun, yakni sekitar Rp31,64 triliun. Sri Mulyani menyatakan, anggaran PEN untuk sektor kesehatan digunakan keperluan diagnostik, baik testing maupun tracing COVID-19.
Kemudian digunakan untuk biaya perawatan bagi 177,76 ribu pasien, insentif tenaga kesehatan, santunan kematian akibat COVID-19, obat-obatan, dan juga alat pelindung diri atau APD.
"Anggaran PEN di sektor kesehatan juga digunakan untuk pengadaan 32,86 juta dosis vaksin, bantuan iuran JKN bagi 19,15 juta orang, dan insentif perpajakan kesehatan termasuk PPN dan Bea Masuk Vaksin," jelas Sri Mulyani.
2. Realisasi PEN di sektor perlindungan sosial
Ilustrasi isi bansos Kemensos yang dibagikan di Jakarta, Bekasi, Depok (Dok. IDN Times/Istimewa)Kemudian, realisasi PEN di sektor perlindungan sosial sudah terealisasi sebesar Rp57,4 triliun atau 39 persen dari total pagu anggaran Rp148,27 triliun.
"Semua untuk PKH bagi 9,9 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, kartu sembako untuk 15,93 juta KPM, bantuan sosial tunai (BST) untuk 10 juta KPM, dan BLT desa 4,13 juta KPM," tambah Sri Mulyani.
Selain itu, sambung dia, juga digunakan untuk kartu prakerja bagi 2,77 juta orang dan bantuan kuota internet bagi 27,67 juta peserta dan tenaga didik.
Editor’s picks
Baca Juga: Dorong PEN, Jokowi Minta Dana APBD Jangan Cuma 'Parkir' di Bank
3. Realisasi PEN di sektor program prioritas
Tiga hari jelang Idulfitri 2021, ketersediaan dan harga pangan terpantau relatif aman dan terkendali. Hal ini diungkapkan Kepala Pusat Distribusi dan Cadangan Pangan, Risfaheri di Jakarta, Minggu (09/05/2021). (Dok. Kementan)Sri Mulyani juga mengungkapkan, untuk program prioritas telah terealisasi sebesar Rp23,21 triliun atau 18 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp127,85 triliun.
Minimnya realisasi PEN pada program prioritas bukannya tanpa alasan. Menurut Sri Mulyani, hal ini terjadi lantaran banyak kementerian dan lembaga yang masih kerap kesulitan mengeksekusi anggaran untuk program yang diminta.
"Banyak kementerian, lembaga, sektor meminta untuk dukungan program dan kita anggarkan namun kemudian eksekusinya sering mengalami kendala karena kadang-kadang jumlah covid-nya, desain anggarannya masih perlu ditingkatkan terutama untuk pariwisata, ketahanan pangan, ICT kita sudah mulai akselerasi dan juga untuk kawasan industri," tuturnya.
Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Tarif PPN Tidak Naik Tahun Ini
4. Realisasi PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi
IDN Times/Dhana KencanaLebih lanjut Sri Mulyani menambahkan, realisasi anggaran PEN juga digunakan untuk mendukung pemulihan di sektor UMKM dan korporasi.
"Anggaran PEN untuk UMKM sebesar Rp193,74 triliun, terealisir Rp42,23 triliun atau 22 persen terutama untuk 9,8 juta BPUM dan pemberian jaminan kredit UMKM untuk kredit modal kerja dan juga untuk korporasi serta penempatan dana pemerintah di perbankan," jelasnya.
5. Realisasi PEN untuk insentif usaha
Ilustrasi penerimaan pajak. IDN Times/Arief RahmatAnggaran PEN juga diberikan sebagai insentif usaha. Saat ini, realisasinya sudah sebesar Rp29,51 triliun atau 52 persen dari total pagu Rp56,73 persen.
"Terutama untuk PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) ada 89.608 pekerja yang menikmati ini. PPh Final UMKM 124.736 UMKM, PPH 22 impor 15.366 WP yang dapat kebebasan, angsuran PPh 25 itu 68.040 WP, pengembalian pendahuluan PPN dinikmati oleh 1.102 WP," sambung Sri Mulyani.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
