Sri Mulyani Ungkap Dilema Atasi Pengurangan Emisi Karbon di Indonesia
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Nusa Dua, IDN Times - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dilema yang dihadapi pemerintah dalam upaya menjaga komitmen pengurangan emisi CO2 atau gas karbon.
Indonesia, kata Sri Mulyani akan terus mengalami pertumbuhan, baik dari sisi perekonomian maupun masyarakatnya. Pada saat bersamaan kebutuhan listrik juga akan terus meningkat.
"Indonesia akan terus tumbuh dan kelistrikan juga masih akan tetap tumbuh, tapi dalam kesempatan yang sama kita mesti mengurangi CO2, ini jadi dilema," kata Sri Mulyani di Nusa Dua, Bali, Rabu (13/7/2022).
Baca Juga: Emisi Karbon Tinggi, Walhi Buka Data Konsumsi Listrik di Jakarta
1. Pertanyaan khusus Sri Mulyani untuk PLN
Kantor Pusat PLN (Dok. PLN)Oleh karena itu, Sri Mulyani mempertanyakan strategi apa yang dimiliki PT PLN agar tetap menghasilkan listrik dengan emisi CO2 yang relatif rendah.
Masyarakat, kata Sri Mulyani, bakal terus mengalami pertumbuhan. Mereka pun bakal terus memiliki beragam peralatan elektronik yang tentu akan berdampak terhadap kebutuhan listriknya.
"Orang-orang yang tadinya punya satu rumah kecil dan gak punya AC sekarang punya AC. Orang yang gak punya kulkas sekarang punya kulkas. Jadi, ini akan terus tumbuh, tapi kita komitmen mengurangi CO2 dari sektor kelistrikan. Pertanyaan ke PLN atas BUMN yang memonopoli listrik adalah bagaimana tetap menghasilkan listrik dengan mengurangi emisi CO2?" tutur Bendahara Negara tersebut.
Baca Juga: [KALEIDOSKOP] Menanti Pajak Karbon untuk Penanganan Krisis Iklim
2. Kebutuhan pengurangan CO2
ilustrasi CO2 (pixabay.com/geralt)Sri Mulyani pun mengungkapkan target pengurangan emisi gas karbon atau CO2 untuk mencapai tujuan di dalam National Determined Contributions (NDCs) yang ditetapkan di Paris Agreement. Di dalam Paris Agreement, Indonesia berkomitmen dalam mengurangi gas karbon hingga 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen menggunakan dukungan internasional.
"Jika kita ingin mengurangi CO2 29 persen, kontribusi sektor kelistrikan dan perusahaan mengurangi 314 juta ton CO2. Kalau ingin 41 persen, sektor kelistrikan harus mengurangi 446 juta ton CO2 dan itu merupakan angka yang sangat-sangat besar," tutur Sri Mulyani.
Baca Juga: Pajak Karbon Bikin Harga Elpiji dan BBM Naik, Siapa yang Dirugikan?
3. Sri Mulyani butuh ribuan triliun atasi perubahan iklim
Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)Sebelumnya diberitakan, Sri Mulyani mengungkapkan kebutuhan dana yang diperlukan Indonesia dalam upaya menurunkan CO2 atau emisi karbon mencapai lebih dari Rp3.000 triliun. Angka tersebut berdasarkan perhitungan 2nd Biennale Update Report 2018.
"Di dalam reprt 2018 disebutkan kebutuhan anggaran untuk menurunkan CO2 atau mencapai tekad penurunan CO2 adalah Rp3.461 triliun sampai dengan 2030," kata Sri Mulyani.
Namun, belakangan angka tersebut naik menjadi Rp3.779 triliun seiring dengan semakin besarnya krisis yang terjadi akibat perubahan iklim.
Jumlah tersebut dinilai sebagai angka yang signifikan oleh Sri Mulyani sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalam fiscal framework digunakan untuk mendukung segala langkah dalam penurunan emisi karbon tersebut.
Berita Terkini Lainnya
