Strategi Pemerintah Ubah Distribusi Elpiji 3 Kg agar Tepat Sasaran
Pangkalan resmi LPG 3 kg di Bandar Lampung. (IDN Times/Rohmah Mustaurida)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan perlu adanya penataan ulang terkait distribusi Liquified Petroleum Gas (LPG) atau elpiji 3 kilogram (kg). Distribusi elpiji 3 kg masih belum tepat sasaran meski tingkat konsumsinya terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
Data Kementerian ESDM menunjukkan, dalam tujuh tahun terakhir konsumsi gas melon melesat hingga 2,9 juta metrik ton (MT). Dari awalnya terdistribusi 6,29 juta MT pada 2017, kini mencapai 8 juta MT pada 2023. Serapan ini pun lebih sedikit di atas kuota elpiji subsidi yang dipatok di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu 8,05 juta MT.
Namun, tren peningkatan konsumsi elpiji 3 kg itu masih belum tepat sasaran utama. Pola distribusi terbuka membuka ruang bagi semua kalangan masyarakat mudah memperoleh komoditas bersubsidi tersebut.
Di sisi lain, masyarakat terlanjur mengenal elpiji 3 kg lebih praktis dan kompetitif. Padahal peruntukan awalnya cuma untuk rumah tangga miskin, usaha mikro kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran. Kondisi tersebut kemudian berimbas pada semakin besarnya belanja negara.
Sepanjang 2023, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp95,6 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat agar bisa mengakses Bahan Bakar Minyak (BBM) dan elpiji 3 kg. Pemerintah pun kembali mengalokasikan Rp113,3 triliun untuk kedua subsidi tersebut pada tahun ini.
"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif di Jakarta, dikutip Minggu (21/1/2024).
Baca Juga: Pendaftaran Konsumen Elpiji 3 Kg Diperpanjang hingga 31 Mei
1. Perubahan distribusi elpiji 3 kg
Penyaluran gas LPG ke Musi Rawas Utara (Dok: istimewa)Oleh sebab itu, pemerintah mulai membenahi distribusi gas subsidi tersebut dengan perubahan aturan yang tadinya penyaluran elpiji 3 kg berbasis komoditas menjadi ke penerima manfaat.
Sederhananya, per 1 Januari 2024 hanya pengguna terdaftar saja yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status soal data tersebut dapat diperiksa melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK) di KTP.
Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) sendiri tengah dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1 sampai dengan 7.
"Sistemnya sudah siap. Sekitar 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi sekitar 31,5 juta NIK," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji.
Mempertimbangkan kesiapan data, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM, Mustika Pertiwi memperbolehkan konsumen yang belum terdata melakukan transaksi pembelian elpiji 3 kg setelah melakukan pendaftaran on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.
Bahkan Kementerian ESDM mengusulkan agar pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur.
"Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," kata Mustika.
Mustika menambahkan, model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi sehingga pendataan itu tidak sampai ke level pengecer. Hal itu lantaran pengecer kerap membeli dalam jumlah besar. Perilaku itu memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.
"Misalnya 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Jadi ini yang harus diatur," ujarnya.
2. Tantangan dari sisi infrastruktur teknologi
Baca Juga: BPH Migas Pastikan Pasokan BBM dan Elpiji Aman Jelang Pemilu 2024
Sidak elpiji 3 kg di Sleman. (Dok. Istimewa)Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga menjadi tantangan. Kondisi ini mendorong pemerintah memperpanjang tenggat waktu pendataan hingga akhir Mei 2024.
Editor’s picks
"Kita lihat nanti progresnya seperti apa. Kita akan evaluasi. Intinya, jangan sampai nanti terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.
Pemerintah pun masih memberi opsi lain. Subpenyalur diperbolehkan menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi subpenyalur per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke Pertamina. Kendati demikian, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi.
"Ini untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran," ujar Mustika.
Agar kebijakan ini lebih aplikatif, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar melakukan sosialisasi di berbagai daerah. Sosialisasi itu termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.
Mereka akan dibekali software sederhana pada telepon selular untuk mendata pembeli elpiji. Adapun keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan berjalan telah diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jendreal Minyak dan Gas Bumi.
"Pemerintah meminta Pertamina turut mengawal kebijakan ini sampai ke level konsumen akhir (end user)," kata Tutuka.
3. Pembukaan keran jargas
Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan PT Pertagas Niaga (PTGN) melakukan monitoring terhadap jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) secara berkala. (dok. PGN)Peningkatan konsumsi yang sejalan dengan tingginya permintaan elpiji pada masyarakat membuat impor elpiji membesar. Penyebab tingginya impor tersebut juga disebabkan karakteristik gas Indonesia yang minim Propana (C3) dan Butana (C4) serta belum memadainya kilang infrastruktur elpiji.
"Impor elpiji kita kurang lebih 5-6 juta MT," kata Arifin.
Atas hal tersebut, pemerintah pun mencari jalan keluar lewat pembangunan jaringan gas (jargas) di level rumah tangga. Pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa tengah digenjot secara simultan.
"Jaringan gas ini sangat diperlukan karena di banyak negara banyak memanfaatkan gas alam untuk sumber kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," ucap Arifin.
Terbangunnya infrastruktur gas diharapkan mampu menjawab kebutuhan jaringan gas (jargas) kota. Pemerintah mengklaim bakal ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300 ribu sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600 ribu SR melalui pipa Dumai-Sei Mangkei.
"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," kata Tutuka.
Tak cukup di situ, pemerintah bakal segera merampungkan pembangunan pipa Cirebon-Semarang (Cisem) tahap 2 sepanjang 240 km. Penyelesaian ini akan menciptakan harga gas yang lebih terjangkau dengan toll fee pengangkutan gas yang lebih rendah. Di saat bersamaan juga sanggup menghemat biaya masak elpiji ke jargas sekitar Rp0,05 per tahun.
4. Perkembangan jargas pada 2023
Ilustrasi pemasangan pipa Jargas (IDN Times/ Humaskabppu)Guna memenuhi kebutuhan jargas kota, sebanyak 16,14 billion british thermal unit per day (BBUTD) gas bumi domestik disalurkan pada 2023. Terdapat lonjakan dari 2022 sebanyak 10,93 BBUTD.
Sektor industri menjadi paling tinggi dalam pemanfaatan gas bumi. Tercatat 1.515,8 BBUTD atau 40,5 persen dari realisasi keseluruhan gas domestik pada 2023 sebesar 3.745 BBUTD.
"Gas menjadi andalan ke depan untuk pengembangan energi di dalam negeri," kata Tutuka.
Secara spesifik, pembangunan jargas rumah tangga yang sudah terpasang mencapai 900.000 SR. Dari jumlah tersebut, sebagian besar didominasi dari anggaran yang berasal dari APBN sebanyak 703.308 SR. Adapun sisanya dibangun melalui penugasan pemerintah kepada subholding gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara.
Baca Juga: Beli Elpiji 3 Kg Didata, Ngeborong Bakal Ketahuan
Topik:
Berita Terkini Lainnya
