Utang Lapindo Masih Ratusan Miliar, Pemerintah Tak Bosan Menagih
IDN Times/Arief Rahmat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur masih menimbulkan persoalan sampai saat ini. Hal itu tak terlepas dari belum lunasnya utang Lapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo kepada pemerintah. Perusahaan milik keluarga Bakrie itu masih menunggak ratusan miliar rupiah.
Pemerintah pun tidak tinggal diam terkait kondisi tersebut. Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Rionald Silaban mengatakan terus menjalin komunikasi dengan Lapindo guna proses pelunasan utang tersebut.
"Untuk Lapindo, sudah ada surat menyurat dan saat ini sudah kembali memberikan tanggapan kepada pihak Lapindo," kata Rionald dalam diskusi media virtual, Jumat (2/7/2021).
1. Pembahasan dengan Lapindo masih soal pembayaran kewajiban
Tanggul panahan lumpur Lapindo di Kecamatan Porong, Sidoarjo. IDN Times/Fitria MadiaRionald menambahkan, komunikasi yang dijalin antara pihaknya dengan Lapindo masih membahas perihal pembayaran kewajiban.
Pembayaran kewajiban tersebut dilakukan bertahap, tetapi dalam beberapa waktu terakhir mengalami ketersendatan.
"Jadi memang sebagaimana diketahui isunya ini adalah mengenai jumlah kewajiban," ujar Rionald.
Baca Juga: Empat Desa yang Hilang karena Lapindo Dipastikan Tak Dapat Dana Desa
2. Utang Lapindo berupa dana talangan dari pemerintah
Ilustrasi Utang (IDN Times/Arief Rahmat)Adapun, utang yang diderita Lapindo merupakan dana talangan dari pemerintah untuk ganti rugi warga Sidoarjo yang terdampak semburan lumpur.
Pemerintah diwakili Bambang Brodjonegoro, yang pada waktu itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan, pada 10 Juli 2015 menandatangani surat perjanjian pemberian pinjaman dana antisipasi.
Dana tersebut digunakan untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan luapan lumpur Sidoarjo.
3. Lapindo baru membayar utang sebesar Rp5 miliar
IDN Times/Fitria MadiaLapindo Brantas Inc dan PT Minarak Lapindo hingga saat ini baru membayar Rp5 miliar dari utang keseluruhan yang mencapai Rp773,38 miliar. Itu pun belum termasuk bunga 4,8 persen per tahun.
Sementara itu, pembayaran utang tersebut dilakukan sudah sejak lama, yakni pada Desember 2018. Di sisi lain, utang Lapindo tersebut telah jatuh tempo sejak dua tahun silam atau tepatnya pada Juli 2019.
Baca Juga: Lewat Tenggat, Lapindo Belum Lunasi Utang Ratusan Miliar ke Pemerintah
Topik:
Berita Terkini Lainnya
